JAKARTA, Koranmadura.com – Presiden Jokowi dikritik oleh lawan-lawan politiknya karena menggelar pertemuan dengan enam ketua umum partai politik pendukung pemerintah. Kritik makin keras karena Presiden Jokowi tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang juga masih menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah, dalam pertemuant ersebut.
Pengkritik paling keras adalah Surya Paloh. Kemudian ada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta Presiden Jokowi untuk tidak membahas masalah Pilpres 2024 di Istana. Kritik lain datang dari para politisi Partai Demokrat. Mereka menyebutkan Jokowi ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
Menanggapi berbagai kritikan itu, pembelaan datang dari partai-partai pendukung pemerintah. Di antaranya oleh Sekjen PDI Perjuangan, yang juga merupakan partai asal Presiden Jokowi, Hasto Kristiyanto.
Kepada wartawan di Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 8 Mei 2023, Hasto menegaskan tidak ada yang salah dengan pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah itu. Sebab, dalam pertemuan tersebut, mereka tidak membicarakan masalah politik praktis.
“Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh (bakal capres-cawapres, red), kita tidak berbicara tentang politik praktis,” kata Hasto.
Menurut politisi asal Yogyakarta itu, pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah hanya berbicara tentang kebijakan yang berkesinambungan soal menghadapi tantangan bangsa ke depan. Dan, kata Hasto, ini sesuatu yang sangat wajar.
“Sehingga dengan adanya kesepahaman itu dapat dibangun suatu dialog-dialog antar pimpinan partai politik. Sehingga di situ tidak dikerucutkan (soal nama bakal capres-cawapres) di Istana,” jelasnya.
Hasto meneruskan, “Berbicara dengan demografi, bonus demografi, bagaimana ini memberikan suatu leverage dalam kemajuan Indonesia ke depan, itu kan merupakan suatu pembicaraan terkait dengan kepentingan negara. Tidak ada berbicara tentang orang per orang, yang terkait dengan pemenangan Pemilu 2024.” (Sander)
