PAMEKASAN, koranmadura.com – Pembangunan warung milik rakyat (Wamiramat) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Fraksi PPP DPRD Pamekasan, menilai pembangunan Wamiramat tidak punya dampak signifikan untuk perkembangan ekonomi masyarakat.
Jubir Fraksi PPP Pamekasan, Abd. Rasyid Fansori mengatakan program Wamira dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini menjadi pusat perhatian masyarakat dan para aktivis Kabupaten.
“Bahkan menjadi pusat perhatian aparat penegak hukum, dikarenakan program yang di gelontorkan tidak sesuai dengan juklak dan juknis yang dibuat oleh pemerintah daerah,” ungkap Abd. Rasyid Fansori, pada Rapat Paripurna DPRD Pamekasan, Senin, 12 Juni 2023.
Bahkan pada tahun ini, Rasyid begitu dia disapa, Wamira dalam pembahasan eksekutif dan legislatif disepakati untuk dihapus pada anggaran APBD Tahun 2023.
“Kami Fraksi PPP meminta agar pemerintah konsisten terhadap rekomendasi LKPJ Tahun 2022 untuk tidak memunculkan kembali program Wamira di Anggaran 2023 ini,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin mengatakan berdirinya program tersebut merupakan program mulia dari bupati. Karena program tersebut konsepnya dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat.
“Jadi konsepnya dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, nantinya Wamiramat tersebut direncanakan berada di bawah naungan PT. AUMM. Namun, rencana itu masih belum terealisasi karena belum ada direksinya.
“Jadi wamira difasilitasi dengan berdirinya BUMD yaitu PT. AUMM. Tapi kualifikasi tidak memungkinkan seorang, katakanlah direktur yang tidak memenuhi syarat,” terangnya. (SUDUR/DIK)
