JAKARTA, Koranmadura.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengklarifikasi pernyataan Direktur Utama PT Garuda indonesia Irfan Setiaputra terkait kasus “DPR minta jatah tiket ke Mekah”.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 15 Juni 2023, Indra Iskandar membenarkan bahwa dirinya meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi kelas bisnis maskapai Garuda Indonesia untuk tim pengawas haji DPR ke Tanah Suci Mekah.
Namun ke- 80 tiket kelas bisnis itu, bukan diminta secara gratis atau prodeo, melainkan dibayar secara penuh oleh Sekretariat DPR RI.
“Karena sampai toga hari lalu, kami belum mendapat gambaran yang pasti dari biro travel kami, maka saya telepon Dirut Garuda untuk meminta tolong agar bisa disediakan kebutuhan itu dan tentunya dibayar bukan gratis,” ujarnya.
Dia meneruskan, “Karena ini untuk kepentingan tugas negara dalam rangka pengawasan DPR yang anggarannya sudah disediakan.”
“Jadi jangan salah paham. Karena ini bukan konteksnya minta-minta untuk kepentingan pribadi. Tetapi kami memesan tiket untuk pemberangkatan tim pengawas haji dari DPR,” tegasnya lagi.
Lebih jauh Indra menjelaskan, dalam hal penyediaan fasilitas penerbangan untuk tim pengawas haji DPR maskapai Garuda Indonesia menjadi pilihan utama, dibandingkan maskapai asing.
Alasannya maskapai Garuda Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan menggunakan fasilitas tersebut, maka DPR juga akan memberi pemasukan bagi negara.
“Kalau kami sih semuanya pengennya Garuda. Semangatnya kan merah putih. Dibanding kalau kta menggunakan maskapai asing, uangnya nanti buat negara lain dong,” tandasnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci. Irfan mengatakan, permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. (Sander)
