JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku miris dengan kondisi masih banyak sekali daerah terpencil yang infrastruktur pendidikannya minim. Fakta seperti ini butuh intervensi dari pemerintah pusat.
Sehubungan dengan itu, dia meminta pemerintah pusat untuk rajin-rajin turun ke daerah melihat kondisi infrastruktur pendidikan di daerah yang memprihatinkan tersebut dan segera melakukan perbaikan.
“Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi aksesibilitas pendidikan adalah infrastruktur yang memadai. Sayangnya, banyak daerah di Indonesia, terutama yang terletak di daerah terpencil, masih menghadapi tantangan serius dalam hal infrastruktur yang tidak memadai,” ujar Puan Maharani sebagaimana dilansir dari dpr.go.id, Selasa 13 Juni 2023.
Menurut Puan Maharani, kondisi infrastruktur pendidikan yang minim daerah cukup mencemaskan karena terkait masa depan bangsa ini.
Puan Maharani mencontohkan perjuangan siswa SDN 478 Barowa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel) yang harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan rakit yang terbuat dari gabus demi bisa ke sekolah.
Siswa di sekolah itu, tuturnya, sudah menggunakan rakit sejak sebulan terakhir karena jembatan penyeberangan rusak diterjang banjir. Bahkan dikabarkan, ada sejumlah siswa yang tercebur saat menyeberang dengan rakit gabus tersebut. Puan merasa prihatin terhadap peristiwa ini.
“Perjuangan siswa-siswa di Kabupaten Luwu itu sungguh luar biasa. Mereka bertaruh nyawa demi mendapatkan pendidikan. Kenyataan ini sekaligus menjadi ironi untuk kita semua,” ujarnya.
Dia melanjutkan, “Di saat pembangunan besar-besaran terjadi di ibukota dan kota-kota besar lain, masih ada anak-anak kita yang harus berangkat sekolah dengan sarana yang sangat memprihatinkan.”
Puan juga meminta Pemerintah Daerah dan pihak sekolah dapat memberikan dispensasi dan alternatif sistem belajar lain untuk sementara waktu.
Dan, pemerintah daerah diminta Puan Maharani untuk segera memperbaiki jembatan yang rusak guna memudahkan siswa mengakses sekolah.
“Paling tidak sekolah bisa memberikan materi pelajaran yang memungkinkan para siswa tersebut mempelajari secara mandiri di rumah 2 atau 3 kali seminggu agar tidak perlu tiap hari mereka ke sekolah untuk sementara waktu,” ungkapnya.
Dia menambahkan, “Atau bisa juga dengan menerapkan sistem pembelajaran online seperti yang dilakukan saat pandemi Covid-19 melanda. Pemerintah harus bisa menghadirkan solusi yang tidak merugikan siswa belajar.” (Sander)
