SUMENEP, koranmadura.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep Ramzi mendorong agar anggaran untuk pembangunan atau peningkatan infrastruktur jalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 ditingkatkan.
Hal tersebut dinilai perlu mengingat perhatian publik terhadap masalah-masalah infrastruktur, terutama terhadap maraknya jalan rusak, semakin meningkat belakangan ini.
Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pembangunan jalan di wilayah kepulauan yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Selain itu, ada juga protes masyarakat atas kondisi jalan rusak penghubung Desa Gapura Tengah, Kecamatan Gapura, dengan Desa Tamidung, Kecamatan Batang-batang.
Ramzi menjelaskan bahwa protes masyarakat terhadap kondisi jalan rusak adalah indikator kuat bahwa infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak mereka, baik di daratan maupun kepulauan. Bahkan, menurutnya, setiap reses atau serap aspirasi yang dilakukan para wakil rakyat selalu dipenuhi dengan keluhan tentang masalah infrastruktur, yang menjadi harapan besar masyarakat.
“Isu jalan rusak baik daratan maupun kepulauan dalam tahun ini cukup mengemuka. Kami akan mendorong bagaimana APBD 2024 bisa lebih banyak untuk infrastruktur,” ujar dia.
Meskipun tidak mungkin memperbaiki semua jalan rusak di Sumenep sekaligus karena keterbatasan anggaran, menurut dia dengan memprioritaskan pembangunan jalan dalam belanja APBD, akan dapat mengurangi ketimpangan.
Lrbih lanjut dia memaparkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, memiliki dampak luar biasa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi infrastruktur yang baik, aksesibilitas wilayah akan meningkat, memungkinkan pergerakan barang dan orang yang lebih lancar.
Selain itu, infrastruktur yang memadai juga sangat penting untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan. Akses yang mudah ke sekolah dan fasilitas kesehatan secara tidak langsung juga akan meningkatkan indeks pembangunan manusia di Sumenep.
“Masyarakat sederhana menilai kinerja pemerintah. Jika infrastruktur baik, pemerintah dianggap berhasil. Sebaliknya, jika jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan tidak memadai, masyarakat akan menilai pemerintah gagal. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah,” tegas Ramzi. (FATHOL ALIF/ROS)
