JAKARTA, Koranmadura.com – Sejumlah menteri pada Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi.
Dirangkum dari berbagai sumber, paling tidak ada empat menteri yang diperiksa aparat penegak hukum terkait dugaan korupsi di kementerian yang mereka pimpin. Berikut empat menteri yang diperiksaan aparat penegak hukum tersebut.
Johnny G Plate
Johnny G Plate adalah Menteri Komunikasi dan Informatika yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi BTS 4G di kementeriannya. Tindakan korupsi yang diduga dilakukannya telah merugikan keuangan negara hingga Rp 8 Triliun.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung, Johnny G Plate diberhentikan sementara oleh Presiden Jokowi. Posisinya digantikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Namun sejak menjadi terdakwa, Presiden Jokowi memberhentikan Johnny G Plate secara tetap dan mengangkat Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru. Budi Arie Setiadi yang adalah Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) dibantu oleh Wakil Menteri Nezar Patria.
Syahrul Yasin Limpo
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang juga satu partai dengan Johnny G Plate, yakni Partai Nasdem, juga sudah memenuhi panggilan KPK pada 19 Juni 2023. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penerimaan upeti di Kementerian Pertanian periode 2019-2023. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini harus menyelesaikan kunjungannya ke luar negeri secara lebih cepat untuk memenuhi panggilan KPK.
Budi Karya Sumadi
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga sudah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi pengadaan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Direktorat Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
Dugaan korupsi terjadi dalam pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera periode 2018-2023.
Hanya saja, Budi Karya Sumadi belum juga memenuhi panggilan KPK. Sedianya, Budi Karya Sumadi diperiksa KPK pada 14 Juli 2023 lalu. Namun ia mangkir karena sedang meninjau proyek transportasi di luar kota.
Diharapkan, Budi Karya Sumadi bisa memenuhi panggilan KPK pada pekan ini. Meskipun, hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak Budi Karya Sumadi untuk mendatangi tim penyidik di lembaga antirasuah tersebut. KPK sendiri masih menunggu waktu yang longgar dari Budi Karya Sumadi untuk diperiksa dalam kasus ini.
Airlangga Hartarto
Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto baru saja memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada Senin 24 Juli 2023, setelah pada pemanggilan sebelumnya ia mangkir tanpa alasan. Airlangga Hartarto menghabiskan waktu 12 jam di ruang penyidik Kejaksaan Agung untuk menjawab 46 pertanyaan. Ketua Umum Partai Golkar itu baru selesai menjalani pemeriksaan pada Senin 24 Juli 2023 pukul 21.00 WIB.
Airlangga Hartarto dimintai keterangan terkait kebijakan pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia beberapa waktu lalu. Pemanggilan Airlangga Hartarto ini pun dilakukan setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor tiga perusahaan perkebunan sawit yang terletak di Medan, Sumatera Utara.
Adapun, terkait kasus mafia minyak goreng, Kejaksaan Agung sudah menetapkan beberapa orang tersangka. (Sander)
