JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi atas meningkatnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) semester pertama 2023 sebesar 5,5 persen year on year (yoy). Total PNBP semester 1 20223 mencapai 302,1 triliun.
“Tingginya PNBP ini patut kita syukuri karena kinerja komoditas non migas tumbuh spektakuler sebesar 94,7 persen (yoy),” kata Said Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Senin 10 Juli 2023.
Lebih lanjut, Said Abdullh yang juga merupakan politisi senior PDI Perjuangan itu menjelaskan, realisasi belanja negara sampai dengan akhir Juni 2023 mencapai Rp 1.255,7 triliun atau telah mencapai 41% dari target belanja dalam APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun.
“Kita harapkan pemerintah bisa melakukan percepatan spending agar memberikan efek ungkit lebih awal bagi perekonomian nasional, namun harus disertai dengan prinsip tata Kelola penggunaan keuangan negara dengan baik,” ucapnya.
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan itu, realisasi anggaran sampai dengan akhir Juni 2023 terdapat surplus sebesar Rp 152,3 triliun, dengan keseimbangan primer surplus Rp 368,2 triliun.
“Pencapaian ini kita harapkan bisa menekan kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari SBN maupun pinjaman, yang kerap kali menjelma menjadi serangan politik bagi pemerintah, terlebih lagi saat ini kita memasuki tahun politik. Lebih dari itu untuk menjaga keberlangsungan fiskal kita lebih sehat,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Pejabat Sementara Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.
Sementara itu, secara kualitatif belanja negara sangat penting dalam menopang dan menjaga kesejahteraan rakyat. Berdasarkan dokumen World Bank Group country classifications by income level for FY24, jelas Said Abdullah lagi, pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita mencapai 4.580 dollar AS atau setara sekitar Rp 68,7 juta pada 2022.
Nilai ini meningkat 9,8 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4.170 dollar AS atau sekitar Rp 62,55 juta. Posisi ini menempatkan Indonesia kembali masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah atas, yakni jembatan penting untuk naik kelas menjadi negara maju.
Namun begitu, Said Abdullah mengutip ekonom Joseph Stiglitz yang mengingatkan bahwa dimensi kesejahteraan rakyat tidak cukup diukur dari ukuran ukuran ekonomistik seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.
“Namun ada dimensi lain yang secara kualitatif berperan besar pada ukuran kesejahteraan, yakni tentang kualitas hidup rakyat yang terkait; tingkat pendidikan, kesehatan, kelayakan tempat tinggal, kualitas lingkungan hidup, jaminan keamanan, ruang ekspresi penyampaian hak, dan lain lain. Belanja negara dan kewenangan pemerintah menjadi instrumen sangat menentukan pencapaian kualitas hidup rakyat di atas,” paparnya.
Said meneruskan, “Peraih Nobel bidang ekonomi, Amartya Sen juga mengingatkan, melihat kemiskinan tidak cukup dengan mengukur tingkat pendapatannya. Perlu penggaris lebih panjang untuk mengintervensi masalah kemiskinan. Sen mengingatkan perlu mengedepankan pendekatan hak terhadap orang miskin.”
“Hak itu menjadi bagian inheren dari tanggung jawab negara untuk menjamin orang miskin atas kemudahan akses terhadap makanan, pakaian, tempat tinggal layak, perawatan kesehatan, pendidikan dan partisipasi politik. Oleh sebab itu, keseluruhan program peningkatan kesejahteraan rakyat dalam APBN harus konvergen satu sama lain yang didasari kesamaan pandangan antar sektor,” pungkasnya. (Sander)
