BANGKALAN, koranmadura.com – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD menyebutkan sistem pemerintahan demokrasi tidak baik dan menyesatkan.
“Demokrasi ini tidak baik, tapi demokrasi yang paling baik di antara sistem pemerintahan yang lain,” kata Mahfud MD pada orasi kebangsaan Dies Natalis ke-22 Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Jumat, 7 Juli 2023.
Menurut dia, sistem pemerintahan demokrasi memberikan kepercayaan penuh kepada rakyat atas berjalannya pemerintahan. Sehingga, jika masyarakatnya tidak pintar, maka akan berakibat pada penyesatan.
“Jalanya pemerintahan dipercayakan kepada rakyat. Sehingga berbahaya kalau rakyatnya masih bodoh-bodoh,” kata dia.
Menurut Mahfud, jika rakyat masih minim pengetahuan dah miskin maka yang akan terjadi adalah politik uang, maka berujung pada sistem pemerintahan menyesatkan. Seperti kebijakan yang tidak baik hingga terjadinya kasus korupsi.
“Sistem demokrasi jika tidak bisa politik uang, menggunakan teror. Jika tidak bisa lagi, maka pemalsuan dokumem, sehingga kesannya segala cara dilakukan untuk mencapai tujuan,” katanya.
Kejelekan yang lain atas sistem pemerintahan demokrasi yaitu melahirkan banyak demagok, yakni orang-orang yang jadi pemimpin atas dasar popularitas. Sedakan populer, kata Mahfud bisa dilakukan dengan membeli.
“Jadi demagok itu orator bohong, saat mencalonkan dia memberikan janji politik. Setelah jadi, dia lupa atas janjinya. Saat mencalonkan lagi datang umbar janji, bohong lagi,” kata dia.
Namun lanjut mantan Menteri Pertahanan era Gur Dur diantara empat sistem pemerintah yang ada, monarki, aristokrasi dan oligarki maka yang paling baik adalah demokrasi. Walaupun, kata diaa keempatnya sama-sama tidak baik.
“Dan Indonesia memilih demokrasi, karena dari empat sistem pemerintahan yang paling baik adalah demokrasi,” katanya.
Sementara sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia yaitu demokrasi berdasar nomokrasi atau diimbangi dengan hukum. Kata Mahfud, jika demokrasi lemah maka hukumnya elitis, jika hukumnya lemah maka rakyat sewenang-wenang.
“Maka oleh sebab itu, keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi harus kita jaga sama-sama, agar tercipat masyarakat civil society,” katanya. (MAHMUD/ROS)
