JAKARTA, Koranmadura.com – Nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga S Uno masuk dalam lima nama tersisa bakal calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Menanggapi ini, Wakil Ketua Bapilu Nasional/Jubir Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau yang akrab disapa Awiek dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 26 Juli 2023 menyebutkan, Sandiaga S Uno memiliki kapasitas yang mumpuni mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres tahun depan.
“Sandiaga Uno memiliki kriteria yang dibutuhkan sebagai Cawapres Ganjar. Dan, dari aspek elektabilitas terbukti cukup efektif mendongkrak keterpilihan Ganjar Pranowo, sebagaimana hasil beberapa lembaga survei,” jelasnya.
Meski demikian, Achmad Baidowi memastikan bahwa PPP hanya berada dalam posisi mengajukan calon bakal Cawapres. Sementara keputusannya tergantung kesepakatan para ketua umum partai politik pendukung Ganjar Pranowo, teristimewa Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan.
PPP sendiri mengajukan nama Sandiaga S Uno sebagai bakal Cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Meskipun Sandiaga baru bergabung dengan partai berlambang Ka’bah tersebut.
“Rapimnas VI PPP merekomendasikan Sandiaga Uno sebagai bakal Cawapres Ganjar Pranowo. Dan, kami berkewajiban terus melakukan sosialisasi ke bawah terkait hal ini khususnya kepada struktur partai dan simpul pemilih,” jelas Achmad Baidowi lagi.
Adapun lima nama tersisa bakal Cawapres Ganjar Pranowo diungkapkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani. Kelima nama yang tersisa itu adalah Erick Thohir, Sandiaga S Uno, Andika Perkasa, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Muhaimin Iskandar.
Sebelumnya, Puan Maharani mengemukakan bahwa ada 10 nama yang masuk sebagai bakal Cawapres pendamping Ganjar Pranowo baik melalui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri maupun lewat Presiden Jokowi.
Beberapa orang yang tersingkir dari daftar 10 nama bakal Cawapres Ganjar Pranowo antara lain adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (Sander)
