BANGKALAN, koranmadura.com – Ranking Monitoring Center For Prevention (MCP) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Madura, masih berada di peringkat paling bawah dari total 38 provinsi di Jawa Timur.
Hal itu diutarakan Direktur III Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erwin Nurman Gumilang saat menghadiri sosialisasi penguatan tata kelola Pemkab Bangakalan, Gedung Rato Ebu, Kamis, 13 Juli 2023.
Menurut Erwin, sapaan akrab Erwin Nurman Gumilang, MCP sebagai salah satu instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator.
“Pemerintah dapat dilihat sistem tata kelola dan potensi kecurangan melalui MCP setiap daerah, termasuk Bangkalan,” kata dia.
MCP memiliki 8 indikator, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.
“Melalui MCP dapat dilakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah,” katanya.
Inspektur Inspektorat Bangkalan, Joko Supriyono mengatakan, nilai MCP di Pemkab Bangkalan sudah mulai ada peningkatan. Sebelumnya 83 naik menjadi 84 skor. Kata dia, Bangkalan sudah berada di zona hijau.
“Skor MCP di Bangkalan naik, tapi berada di peringkat terbawah karena skor di kabupaten lain sudah meingkat juga,” katanya. (MAHMUD/ROS)
