JAKARTA, Koranmadura.com – Indonesia kini tengah berproses masuk Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan berpotensi menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi anggota OECD. Sebagai salah satu upaya untuk mendukung proses keanggotaan Indonesia dalam OECD tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut harus selaras dengan rencana Pemerintah untuk masuk menjadi anggota OECD.
Demikian dikemukakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ketika mewakili Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2023 di Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Lebih lanjut, OECD sendiri memiliki tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan standar hidup negara anggotanya melalui promosi ekonomi dan pengembangan sumber daya.
“Tentunya untuk masuk menjadi OECD ada roadmap-nya. Pengalaman terakhir, di Asia hanya dua negara, Jepang dan Korea. Oleh karena itu, standar pelayanan publik yang levelnya lebih tinggi menjadi prasyarat agar Indonesia menjadi negara maju di tahun 2030,” ungkap Menko Airlangga, seperti dilansir ekon.go.id.
Selanjutnya Menko Airlangga mengatakan bahwa calon ASN yang direkrut tentu bisa mengisi posisi kunci sebagai future leaders dan memegang jabatan kritikal yang akan menjalankan birokrasi berkelas dunia dalam Visi Indonesia Maju 2045.
“Oleh karena itu ASN harus bisa betul-betul mendorong agar pendapatan kita bisa meningkat. Untuk itu kita tidak bisa menggunakan cara lama dan biasa. Perlu terobosan, adaptasi, dan inovasi. Terutama dalam perekrutan dan pengembangan kompetensi ASN,” tegas Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia dalam anggota OECD menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengikuti roadmap tentang bagaimana dari pendapatan per kapita saat ini bisa sejajar dengan negara-negara anggota OECD lain. “Banyak standar di K/L yang ditingkatkan, dan tentunya ASN harus siap,” pungkas Menko Airlangga. (Kunjana)
