JAKARTA, Koranmadura.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan penurunan kemiskinan ekstrem sebagai salah satu prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Demikian dikemukakan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 yang digelar Rabu (16/8/2023) di Jakarta.
“Terkait dengan kemiskinan ekstrem yang pada Maret 2023 mencapai 1,12% dari target pada 2024 antara 0 hingga 1%, jadi ada penurunan 0,62% dibandingkan pada 2022. Garis kemiskinan ekstrem itu dihitung berdasarkan 1,9 US$ per kapita per hari,” tutur Suharso Monoarfa, seperti dilansir bappenas.go.id.
RKP 2024 menargetkan sejumlah sasaran pembangunan, meliputi Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,7%, Tingkat Kemiskinan 6,5-7,5%, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,7%, nilai Rasio Gini 0,374-0,377, Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27, Nilai Tukar Nelayan 107-110, dan Nilai Tukar Petani 105-108.
Target pertumbuhan ekonomi ditentukan berdasarkan beberapa faktor, di antaranya kenaikan suku bunga, dinamika kondisi geopolitik, dan menurunnya kontribusi ekspor. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang baik, berada di atas lima persen selama tujuh triwulan berturut-turut.
“Indonesia tumbuh 4,17% atau 5,11% sepanjang semester satu pada 2023, lebih baik dibanding Vietnam, Amerika Serikat, dan Korea Selatan,” jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
APBN didesain sebagai shock absorber sekaligus sebagai akselerator transformasi ekonomi serta menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
“GDP (Gross Domestic Product) per kapita Indonesia sudah masuk ke Upper Middle Income, inflasi kita juga sudah mulai terkendali. APBN tetap menjadi instrumen penting yang diandalkan untuk menghadapi dinamika global, stimulus ekonomi, dan kesejahteraan,” imbuh Menkeu Sri Mulyani.
Sebagai bagian akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, RAPBN 2024 berperan penting untuk mewujudkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045. RPJPN 2025-2045 menargetkan Indonesia sebagai “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan” dengan lima sasaran utama, yakni pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission. (Kunjana)
