JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua DPR Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga Presiden AIPA 2023 memastikan, Indonesia dan negara-negara ASEAN mendorong agar konflik di Myanmar tetap diselesaikan secara damai.
“Terkait Myanmar, posisi Indonesia jelas mengutamakan perdamaian di sana. Di forum AIPA, semua negara-negara ASEAN juga mendorong agar perdamaian di Myanmar tercipta sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,” kata Puan Maharani dalam jumpa pers seusai memimpin sidang Komite Eksekutif AIPA di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Minggu 6 Agustus 2023.
Lebih lanjut Puan Maharani menegaskan, penyelesaian masalah Myanmar secara damai dilakukan berdasarkan konsensus ASEAN soal Myanmar yang berisi lima poin. Konsensus ini menjadi pedoman utama bagi ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.
Five Point Consensus itu adalah keputusan para pemimpin ASEAN yang diambil dalam pertemuan di Jakarta pada 24 April 2021, kurang dari dua bulan setelah junta militer Myanmar melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi.
Berdasarkan catatan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, hampir 3.000 orang tewas dan lebih dari 17.000 telah ditangkap di Myanmar sejak militer melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil pada 1 Februari 2021.
Lima poin konsensus yang dimaksud itu adalah pengiriman bantuan kemanusiaan, penghentian aksi kekerasan, diselenggarakannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan kunjungan utusan khusus ke Myanmar.
Demi penghentian konflik di Myanmar, Puan mengatakan Sidang AIPA akan mendorong agar negara-negara ASEAN mengefektifkan kelima konsensus ASEAN tersebut.
“Parlemen melalui jaringan yang dimiliki di level regional maupun internasional memiliki peran strategis untuk turut andil dalam upaya menemukan solusi bagi krisis di Myanmar,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Isu mengenai perdamaian di Myanmar ini, menurut Puan, sejalan dengan Presidensi DPR di AIPA. Ia mengatakan, parlemen harus semakin responsif terhadap tantangan di kawasan yang memiliki dampak pada masyarakat ASEAN.
“Timing penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke-44 ini sangat tepat. Karena diadakan di saat meruncingnya ketegangan akibat persaingan kekuatan besar di kawasan, di saat bumi semakin panas, akibat perubahan iklim, dan di saat terjadinya disrupsi rantai pasok global (global supply chain),” papar Puan.
Ia meneruskan, “Karenanya diharapkan Parlemen dapat berperan dan responsif dalam menjawab berbagai tantangan, serta berkontribusi mengatasinya.”
AIPA General Assembly merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA, sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Bertindak sebagai tuan rumah, DPR RI mengusung tema Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN yang merupakan komitmen parlemen ASEAN untuk ikut menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara.
Event bergengsi tersebut digelar sejak tanggal 5 sampai 11 Agustus mendatang dan dihadiri oleh 9 Ketua Parlemen di ASEAN selain Indonesia. Selain itu, Sidang Umum AIPA ke-44 juga dihadiri perwakilan 18 negara Observer dan Tamu, serta perwakilan dari 9 Organisasi Internasional. Total peserta yang hadir sebanyak 568 Delegasi. (Sander)
