SUMENEP, koranmadura.com – Saiful Mujani Research and Consultan (SMRC) baru-baru ini, tepatnya pada Kamis, 10 Agustus 2023, merilis hasil survei yang menunjukkan penguatan PDI Perjuangan dan kepuasan rakyat terhadap kondisi ekonomi dan kinerja presiden.
Dalam survei yang dilakukan oleh SMRC, ditemukan korelasi cukup signifikan antara persepsi rakyat tentang Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dianggap sebagai partai utama yang mendukung pemerintahan Presiden Jokowi.
Karena asosiasi yang kuat bahwa Presiden Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan adalah partai utama yang menopang pemerintahan Presiden Jokowi, menurut SMRC kepuasan rakyat yang tinggi, rata rata di atas 70 persen atas kinerja Presiden Jokowi ikut, mendorong keterpilihan PDI Perjuangan. Elektabilitas PDI Perjuangan mencapai 28 persen pada Juli 2023.
Menyikapi hasil survie tersebut, dalam pernyataannya, Ketua DPP PDI Perjuangan MH Said Abdullah menyampaikan bahwa, partainya akan terus berkomitmen untuk menjaga kepercayaan rakyat. Dia menegaskan PDI Perjuangan akan terus menjadi wadah aspirasi politik bagi rakyat.
Kemudian, PDI Perjuangan akan terus mengawal pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amin hingga akhir masa tugas mereka pada Oktober 2024. “Kami ingin Presiden Jokowi dan Wapres KH Maruf Amin dikenang sebagai pemimpin nasional yang sukses menorehkan tintas emas dalam perjalanan bangsa dan negara,” katanya.
Said menilai, selama memerintah hampir 10 tahun, Presiden Jokowi telah memimpin jalannya pemerintahan dengan sangat baik. Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di level 5 persen menjadi salah satu pencapaian yang patut disyukuri.
Pada kuartal II 2023 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mencapai 5,17 persen, jauh melampaui angka pertumbuhan beberapa negara maju seperti Amerika Serikat yang hanya 2,6 persen, Perancis 0,9 persen, Korsel 0,9 persen, Singapura 0,7 persen, Zona Eropa 0,6 persen, Inggris 0,2 persen, dan Jerman minus 0,2 persen.
Begitu pula jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di ASEAN, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga masih lebih baik seperti Philipna 4,3 persen, Vietnam 4,14 persen, Thailand 2,7 persen. “Kita hanya lebih rendah sedikit dengan Malaysia di level 5,6 persen,” papar Ketua Banggar DPR ini.
Selain mengawal pemerintahan Presiden Jokowi – Wapres Ma’ruf, sambung Said, PDI Perjuangan akan terus melanjutkan berbagai agenda Presiden Jokowi yang belum terselesaikan karena terbatasnya masa pemerintahan.
“Pada banyak survei, Ganjar Pranowo bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura, dianggap oleh mayoritas rakyat sebagai penerus paling layak dan dianggap mampu melanjutkan agenda Presiden Jokowi,” tegas pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.
Menurut dia, melalui kepemimpinan Ganjar Pranowo jika diberikan mandat memenang pilpres 2024 mendatang, PDI Perjuangan memastikan agenda-agenda strategis Presiden Jokowi seperti pembangunan Ibukota Negara Nusantara akan terus dijalankan.
Begitu pula dengan beberapa agenda strategis lain seperti merevitalisir dan mengembangkan jalur tol laut, memperluas pembangunan infrastruktur dasar (sarana pendidikan,Kesehatan, jalan, jembatan, irigasi, perumahan rakyat), terutama di luar Jawa, akan dipercepat.
“Termasuk juga agenda yang belum tuntas seperti memastikan kedaulatan pangan dan energi, memperluas program hilirisasi, memperkuat jalannya revolusi mental, serta menjadi pemain penting dilevel internasional dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia, serta penopang ekonomi dunia,” ujar Said.
Dia menegaskan, PDI Perjuangan berkomitmen kuat untuk melahirkan calon calon pemimpin nasional yang sebenar-benarnya memenuhi kriteria syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sesuai Pasal 169 Undang Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden.
Di dalam pasar tersebut, menurutnya, terdapat 20 syarat harus dipenuhi. Selain yang sifatnya normatif-adminitratif, ada beberapa syarat berkaitan dengan integritas sosial, seperti; tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi atau pidana berat lainnya.
Calon presiden dan wakil presiden juga wajib tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
“Bakal calon presiden yang kami usung, Ganjar Pranowo telah kami timbang berdasarkan kriteria di atas, yaitu tidak terlibat berbagai perbuatan tercela, tidak pernah ada sangkaan aparat penegak hukum terhadapnya atas perbuatan korupsi, penjahat hak asasi manusia, apalagi lari keluar negeri dari tanggungjawab yang seharusnya dijalaninya,” papar dia.
“Semoga kelak pada pemilu 2024 kita mendapatkan sosok calon pemimpin nasional yang baik rekam jejaknya, cemerlang kinerja tugas kepublikannya sebelum menjabat sebagai presiden, dan berkomitmen kuat memajukan bangsa dan negara,” imbuhnya. (*)
