YOGYAKARTA, Koranmadura.com – PDI Perjuangan menilai ada framing yang sengaja dibuat terkait pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diberitakan bahwa Megawati meminta Presiden Jokowi membubarkan KPK.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Yogyakarta, Selasa 22 Agustus 2023 menjelaskan, tidak ada pernyataan dari Megawati membubarkan KPK.
“Itu diplintir. Maksud Bu Mega, beliau yang mendirikan KPK, (tapi korupsi) masih jadi persoalan pokok,” kata Hasto Kristiyanto.
Menurutnya, Megawati Soekarnoputri justru menegaskan bahwa ketika KPK didirikan, bentuknya hanya komisi yang sifatnya ad hoc atau dapat dibubarkan kapan saja. Bukan lembaga permanen.
“Bu Mega menegaskan jangan hanya komisi karena komisi sifatnya bukan permanen,” imbuhnya.
Yang jelas, terkait KPK, Megawati hanya ingin agar gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia benar-benar bisa menurunkan angka serta perilaku korupsi anggaran negara. Sehingga harus bersungguh-sungguh.
“Harus ada upaya sungguh-sungguh, komitmen pemimpin nasional dan anak bangsa untuk mencegah korupsi,” tegas Hasto.
Hasto meneruskan, “Baru saja saya melakukan konfirmasi juga kepada ibu Megawati Soekarnoputri, (bahwa Bu Mega ingin KPK bubar) sama sekali tidak benar, karena beliau mendirikan KPK itu dalam spirit untuk memenuhi amanat dari reformasi.”
Megawati, di dalam orasinya di acara Temu Kebangsaan sekalian deklarasi Relawan Ganjar Pranowo, menceritakan saat dirinya bersama Sekretaris Negara saat itu, Bambang Kesowo, hendak memutuskan soal KPK.
Saat itu, Megawati sudah mempertanyakan alasan KPK dibentuk berupa komisi atau setara lembaga ad hoc. Megawati ingin agar dijadikan permanen.
Namun saat itu, Kesowo memberi tahu bahwa jika Megawati tak mau meneken beleid usulan yang ada itu, maka bisa dianggap tak pro pemberantasan korupsi. “Ya saya tandatangani saja,” imbuh Megawati. (Sander)
