BANGKALAN, koranmadura.com – Plt. Bupati Bangkalan, Madura, Jawa Timur gelar pisah kenang bersama pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pendopo Agung, Senin, 18 September 2023.
Namun, di waktu bersamaan, di luar pendopo berlangsung demo dari puluhan masyarakat Bangkalan. Mereka menyayangkan di akhir masa jabatan Plt Bupati Muhni masih marak praktik korupsi dan kolusi.
Koordinator Lapangan (Korlap) Ali Ridhoi mengatakan, persoalan fee proyek yang menyeret nama eks Bupatu, Abdul Latif Amin Imron tidak mungkin dilakukan hanya satu orang. Namun, orang terdekatnya diyakini juga terlibat.
“Kami yakin orang terdekat eks bupati Ra Latif ikut menikmati, kami berharap kasus fee proyek tetap berlanjut,” kata dia.
Selain kasus itu, persoalan gratifikasi di Pemkab Bangkalan diduga masih terjadi. Padahal sudah dua kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka.
“Apa lagi selama jadi Plt Bupati, Muhni tidak tegas mengambil sikap permasalahan yang terjadi di OPD,” ujar dia.
Sementara Plt Bupati Bangkalan Mohni meminta maaf atas semua kesalahan dan kekurangan selama menjabat. Mohni juga menjelaskan, dirinya menyatakan tidak terlibat soal fee proyek dan jual beli jabatan.
“Saya sudah tegas nyatakan di depan majelis hakim, saya tidak terlibat,” tuturnya.
Muhni tidak menafikan atas permasalahan yang terjadi selama dirinya menjabat. Mulai dari penyaluran air bersih selama musim kemarau tidak maksimal, kinerja aparatur sipil negara, hingga postur keuangan yang tak stabil.
“Kekurangan ini masih terus kami perbaiki, nanti juga akan kami sampaikan pada Pj bupati terpilih selanjutnya,” pungkasnya. (MAHMUD/DIK)
