BANGKALAN, koranmadura.com – Puluhan guru ngaji dan Madrasah Diniyah (Madin) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Senin, 11 September 2023.
Kedatangan mereka mendesak DPRD Bangkalan, agar insentif guru ngaji dan Madin tidak hapus. Sebab, mereka menilai keberadaan honor Rp200 ribu setiap bulan itu dirasakan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Kami dari tim verifikasi mewakili guru ngaji dan Madin di Bangkalan, datang ke dewan untuk mencari titik temu agar insentif tidak dihapus,” kata ketua tim Verifikasi dan Validasi (Verval), Moh Kamil.
Rencana penghapusan insentif guru ngaji dan Madin dinilai sudah memenuhi visi misi bupati dan wakil bupati periode 2018-2023. Selain itu, kondisi keuangan daerah sedang mengalami defisit, jadi insentif terpaksa dihapus.
Dia menjelaskan, jika insentif dihapus, maka ribuan guru ngaji dan Madin akan kehilangan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kata dia, sebanyak 9.342 guru ngaji dan Madin menggantungkan hidupnya dari insentif Rp200 ribu.
“Rencana penghapusan insentif dari bulan Juli – Desember. Untuk Januari – Juni sudah terbayarkan. Jadi kami harap insetif tidak dihapus,” kata dia.
Semetara wakil ketua DPRD Bangkalan H. Fatkhurrahman mengatakan, bahwa rencana penghapusan insentif guru ngaji dan Madin dibatalkan. Katanya, pihaknya bersama dengan tim anggaran akan mencari solusinya.
“Kita akan memberikan insentif ke guru ngaji dan Madin, sesuai dengan kemampuan. Nanti komisi D akan mengkaji ulang anggaran untuk insentif,” kata dia.
Kata dia, untuk memenuhi kebutuhan insentif guru ngaji dan Madin butuh dana Rp 11 miliar dengan pencairan setiap triwulan. H. Kur sapaan akrab dia, pihaknya tidak bisa memastikan bisa tersedia semua, melihat kondisi keuangan yang terpuruk.
“Untuk triwulan ke tiga butuh anggaran Rp5,6 miliar untuk insentif guru ngaji dan Madin, tapi untuk triwulan ke empat kami belum bisa pastikan,” katanya. (MAHMUD/ROS)
