JAKARTA, Koranmadura.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, untuk sementara dirinya enggan membicarakan kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Terutama selama PDI Perjuangan menggelar diskusi dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV pada akhir September 2023, tepatnya mulai Jumat 29 September hingga Minggu 1 Oktober 2023.
Karena itu, dia dan PDI Perjuangan ingin fokus berdiskusi tentang kedaulatan pangan.
Hal itu disampaikan Hasto saat berbicara dalam diskusi bertajuk ‘Inovasi Teknologi dan Kebijakan Politik-Ekonomi Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan’ di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Selasa 19 September 2023.
“Di tengah kontestasi politik kekuasaan yang sering kali hanya fokus pada aspek figur, kita mencoba untuk di dalam persiapan Rakernas yang ke-IV dengan tema ‘Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat’ menyampaikan satu kekuatan politik yang memberikan gagasan di dalam mencari solusi atas persoalan rakyat,” kata Hasto.
Hasto menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan riset dan inovasi agar Indonesia menjadi bangsa yang berdikari.
“Sekaligus peretas tatanan masa depan dengan menggunakan fundamen tentang pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan riset dan inovasi agar kita bisa menjadi bangsa yang berdikari khususnya dalam bidang pangan, energi, keuangan dan sebagainya,” ujarnya.
Menurut Hasto, pemerintah harus memberikan perhatian terhadap infrastruktur pangan melalui kebijakan yang tepat sasaran.
“Juga politik pangan terkait dengan tata ruang, terkait dengan insentif bagi yang mampu melakukan suatu temuan-temuan baru di dalam meningkatkan produksi kita terutama kebijakan impor,” ucapnya.
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini juga menyinggung mengenai ketergantungan Indonesia terhadap gandum.
“Ini harus dicari sebagai sebuah target dalam menyusun road mapp terhadap konfigurasi kebutuhan pangan nasional kita. Mana yang betul-betul kita siap berdikari, mana yang secara bertahap, kemudian kita mampu mencari suatu substitusinya,” ungkap Hasto.
Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia periode 2001-2004 Rokhmin Dahuri mengatakan kesimpulan dari diskusi tersebut adalah 70 persen faktor penentu kedaulatan pangan ada pada aspek kebijakan politik ekonominya.
“Hanya 30 persen yang terkait dengan teknologi bagi on farm atau off farm. Kedua adalah bahwa PDIP melalui saran narsum akan memastikan bahwa kebijakan impor itu akan ditekan dan mengutamakan produksi dalam negeri,” tuturnya.
Kemudian, Rokhmin menuturkan subsidi menyejahterahkan petani itu pada output dan tidak input.
“Dengan demikian petani sejahtera, konsumen happy dan ekonomi nasional berbasis pangan akan tumbuh kembang,” ucapnya.
Lebih lanjut, dia berharap melalui diskusi ini PDIP akan menjalin komunikasi strategis dengan kelompok peneliti perguruan tinggi, kelompok industri.
“Dan juga pemerintah sehingga triple helix ini akan menguat dan menciptakan kedaulatan pangan,” imbuh Ketua DPP PDIP itu. (Sander)
