JAKARTA, Koranmadura.com – Presiden Jokowi meminta agar berbagai moda transportasi publik yang ada segera diintegrasikan sehingga memudahkan dan membuat warga semakin nyaman menggunakannya.
Untuk membahas integrasi transportasi publik ini, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Rabu 27 September 2023.
Saat ini, Jakarta sudah memiliki berbagai moda transportasi publik yang sangat bagus yaitu moda raya terpadu (MRT), lintas raya terpadu (LRT), dan hingga kereta cepat.
Menurut Presiden Jokowi, langkah selanjutnya yang harus dikerjakan pemerintah adalah mengintegrasikan moda-moda transportasi tersebut sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna.
“Setelah kita memiliki MRT, LRT, kereta cepat,kemudian ada kereta bandara, yang harus kita segera selesaikan, segera eksekusi adalah bagaimana kita mengintegrasikan moda transportasi ini dengan moda transportasi lainnya seperti Transjakarta, bus, taksi online, ojek online,” kata Presiden Jokowi sebagaimana dilansir dari Setkab.go.id.
Dia meneruskan, “Sehingga dibutuhkan sebuah sistem yang memudahkan masyarakat, yang akhirnya mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, karena kuncinya adalah kemudahan dan kenyamanan.”
Dalam rapat terbatas ini, Presiden Jokowi memberi lima arahan yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Pertama, pembangunan infrastruktur penghubung antara moda transportasi satu dengan lainnya perlu dipercepat.
“Percepat pembangunan infrastruktur penghubung. Jembatan penghubung misalnya antara LRT Halim dengan stasiun kereta cepat. Kemudian juga penghubung Stasiun Kereta Api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung Stasiun Tanah Abang dengan Dukuh Atas,” ujarnya.
Dia menambahkan, “Kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa melindungi dari hujan.”
Kedua, Presiden meminta adanya kerja sama dan kolaborasi dengan penyedia transportasi yang mengantar sampai titik akhir tujuan sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam berganti-ganti moda transportasi.
“Akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah merencanakan dan multimoda transportasi apa yang harus digunakan. Semuanya sudah tersiapkan,” papar Presiden.
“Misalnya, pertama, naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampai ke titik tujuan, sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu menunggu-nunggu, karena semuanya sudah terintegrasi,” jelas Presiden Jokowi lebih lanjut.
Ketiga, sistem pembayaran dapat terintegrasi pada semua moda transportasi. Presiden juga meminta agar dapat dilakukan kajian terkait pemotongan harga untuk pembayaran langganan.
“Harus dibangun sistem pembayaran yang terintegrasi, dan alat pembayaran tersebut biasa digunakan masyarakat dan dapat digunakan di semua moda transportasi. Kaji juga mengenai mekanisme pembayaran langganan, diskonnya seperti apa, ini saya akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik transportasi massal,” ujarnya.
Keempat, segera dilakukan studi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor dan perluasan jalur LRT Kelapa Gading.
“Saya minta juga segera distudi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor, karena kalau kita lihat LRT yang sekarang sudah penuh terus. Dan juga pembangunan jalur LRT Kelapa Gading menuju Manggarai, agar cakupan dan jangkauan transportasi massal ini semakin luas,” kata Presiden.
Kelima, pastikan transportasi publik yang ada ramah bagi penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.
“Yang terakhir, pastikan moda transportasi kita ramah terhadap pengguna lanjut usia, disabilitas, juga bagi anak-anak dan ibu hamil,” tandasnya.
Turut hadir dalam ratas, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.
Hadir pula Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.
Pun pula Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar. (Sander)
