JAKARTA, Koranmadura.com – Keputusan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) untuk Pemilu Presiden dan wakil Presiden (Pilpres) 2024 mulai digugat oleh kader Partai Golkar sendiri.
Rudolfus Jack Paskalis, misalnya, pengurus DPP Partai Golkar periode 2019-2024 menulis surat terbuka dan diterima media ini pada Kamis 14 September 2023. Dia menggugat keputusan Airlangga Hartarto mendukung Prabowo Subianto.
Menurut Rudolfus Jack Paskalis, keputusan Airlangga Hartarto mendukung Prabowo Subianto tidak diambil sesuai mekanisme di Partai Golkar.
Menurut dia, tidak ada rapat pleno DPP, rapat pimpinan nasional atau musyawarah nasional dalam mengambil keputusan itu. Dan, Munas Partai Golkar pada 2019 menetapkan Airlangga Hartarto sendiri sebagai calon presiden (Capres) atau calon wakil presiden (Cawapres).
“Oleh karena nya Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga harus segera menjelaskan secara transparan soal opini dan pertanyaan sebagian besar kader partai golkar tentang adanya indikasi transaksional pragmatisme politik atas sikap politik dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Bakal Calon Presiden 2024 sehingga tidak ada dusta dan fitnah diantara sesame Kader Partai Golkar,” ujarnya.
Rudolfus menilai, dukungan Partai Golkar kepada Prabowo Subianto sebagai Capres untuk Pilpres 2024 tidak sah dan ilegal karena tidak melalui mekanisme pengambil keputusan Partai Golkar secara resmi
“Kepengurusan DPP Partai Golkar bersifat kolektif kolegial sehingga saya mendesak kepada para Wakil Ketua Umum dan Sekjen segera menggelar rapat pleno dengan agenda meninjau Kembali dukungan Partai Golkar kepada Bapak Prabowo Subianto,” jelasnya.
Keputusan mendukung Prabowo Subianto, kata dia, adalah sikap politik pribadi Airlangga Hartarto.
“Saya meminta Dewan Etik dan Dewan kehormatan DPP Partai Golkar untuk segera memanggil dan memeriksa Ketua Umum, ada apa di balik keputusan tersebut?” tanyanya.
Dia juga meminta pertanggungjawaban Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar soal konsolidasi pemenangan Partai Golkar di Pileg dan Pilpres 2024. Pasalnya, sampai saat ini konsolidasi di daerah terkesan berjalan sangat lambat. (Sander)
