JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memastikan bahwa semua fraksi di DPR sepakat pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2022 lanjut ke tingkat berikutnya.
Meskipun, Fraksi PKS menyetujui RUU tersebut dengan sejumlah catatan. “Pandangan mini fraksi sudah selesai semua. Dari 9 fraksi semua setuju, semua menerima,” kata Said Abdullah di Jakarta, Kamis 7 September 2023.
Adapun catatan Fraksi PKS adalah terkait pelaksanaan APBN 2022 belum memuaskan, sehingga tidak optimal meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Anggota Banggar dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddi menegaskan, fraksinya memberikan sejumlah catatan karena pemerintah masih belum bisa menjaga kesinambungan fiskal.
Hal itu tampak dari indikator keseimbangan primer tahun 2022 yang masih negatif Rp 74,08 triliun.
“Defisit keseimbangan primer menunjukkan bahwa sumber pembayaran bunga utang bukan berasal dari pendapatan negara melainkan berasal dari tambahan utang sehingga mengancam kesinambungan fiskal,” katanya.
Fraksi PKS menyoroti penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 86,72 triliun dalam rangka PEN dan non PEN belum sesuai tujuan.
Ia menilai PMN yang digelontorkan pemerintah belum memperhatikan risiko fiskalnya, seperti yang dilakukan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Proyek ini disepakati sebagai B to B dan tidak menggunakan APBN, karena kecerobohan perencanaan pada akhirnya menjadi beban keuangan negara,”katanya.
Meski mengajukan sejumlah catatan itu, Fraksi PKS tetap setuju RUU ini dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan middle head nota atau menerima dengan catatan hasil pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pembicaraan tingkat I untuk dilanjutkan dalam tahapan pembahasan selanjutnya,” pungkasnya. (Sander)
