SAMPANG, koranmadura.com – Pasca sidak yang dilakukan Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, beberapa hari lalu ke Pasar Margalela sebagai rentetan rencana relokasi para pedagang blok C1 Pasar Srimangunan ke Pasar Margalela, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat memanggil tim gabungan relokasi pasar.
Tim gabungan relokasi pasar yang di SK kan oleh Bupati Sampang itu di antaranya terdiri Diskopindag, TNI, Polri, Bakesbangpol, Satpol PP, DLH, Dishub serta beberapa pihak lainnya. Saat rapat dengan ketua DPRD dan lintas Komisi, tim gabungan diminta untuk melakukan pengkajian yang lebih matang dan komprehensif, bukan serta-merta mengorbankan masyarakat sebagai pedagang. Bahkan di tengah-tengah rapat salah satu anggota Komisi II menyindir salah soerang yang dianggapnya sebagai salah satu penentu kebijakan yang ikut melakukan survey ke lokasi Pedagang Pasar Margalela beberapa hari lalu yang kemudian memposting statusnya ke Media sosial dengan bahasa yang dinilainya kurang enak dibaca oleh publik.
“Saya melihat di media sosial, ada salah satu penentu kebijakan yang memposting di medsos, yang kalimatnya itu perubahan butuh pengorbanan. Nah lantas siapa yang mau dikorbankan, demi siapa mereka dikorbankan, dan untuk apa mereka dikorbankan. Apakah untuk dirinya, jabatannya, ABS atau apalah. Padahal menghindari sesuatu yang menimbulkan ketidakbaikan, itu lebih baik daripada melakukan seribu kebaikan,” ujar Anggota Komisi II DPRD Sampang, Agus Husnul Yakin usai rapat bersama tim gabungan relokasi pasar, Jumat, 1 September 2023.
Lanjut Agus Husnul Yakin menyampaikan, maksud pengkajian yang kompreshensif relokasi pasar bukan seperti layaknya mamaksakan. Sehingga semua tim harus bekerja. Pihaknya tidak menginginkan apabila nantinya setelah relokasi kemudian di belakang terdapat pedagang yang berjualan yang sama. Kemudian pula, perlu dilakukan pengkajian moda transportasi ke pasar Margalela, sebab moda transportasi menuju ke Pasar Margalela membutuhkan biaya tambahan.
“Tadi teman dari Komisi I menyampaikan pendekatan struktural itu tidak bisa digunakan dalam hal relokasi. melainkan harus dilakukan pendekatan humanis. Kemudian juga memberikan keyakinan bahwa nantinya tidak ada penjual yang serupa, baik itu melalui odong-odong, bentor, roda tiga dan pikap. Terus kemudian bagaimana moda transportasinya biar tidak jadi beban kepada masyarakat. Coba hitung sendiri, tidak ada ongkos Rp5 atau Rp10 ribu dari pasar Srimangunan ke Margalela menggunakan bentor. Jadi perlu rekayasa moda transportasinya. Dan semua analisa-analisa seperti itu belum tersampaikan kepada kami,” ujarnya.
Sementara Kepala Diskopindag Kabupaten Sampang, Choirijah saat dikonfirmasi mengaku pembahasan masih berlajut. Dalam pembahasan itu, semua tim harus bekerjasama.
“Intinya pembahasan masih berlanjut dan tim harus bekerjasama,” ujarnya singkat. (MUHLIS/ROS)
