JAKARTA, Koranmadura.com – Pendiri lembaga Polmark Research Center, Eep Saefulloh Fatah menilai, Presiden Jokowi bisa tumbang dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024.
Pasalnya, sejumlah syarat untuk pemakzulan Jokowi sudah tersedia saat ini di Indonesia, sebagaimana lazimnya peristiwa pemakzulan terjadi di negara-negara Amerika Latin.
Hal itu diungkapkan Eep Saefulloh Fatah ketika menjadi tamu dalam Podcast milik mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.
Diskusi keduanya diunggah di channel Youtube Abraham Samad Speak Up pada Kamis 26 Oktober 2023. Sejak ditayangkan hingga berita ini dibuat pada Jumat 27 Oktober 2023 siang, konten tersebut sudah dilihat 1 juta kali.
Eep Saefulloh Fatah menilai, ada empat prasyarat seorang presiden bisa diturunkan dari jabatannya.
Pertama, ada pelanggaran serius yang dilakukan, seperti melanggar konstitusi atau pelanggaran berat lainnya.
Eep menilai, nepotisme yang dilakukan Jokowi dengan memakai tangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (Cawapres) adalah sebuah pelanggaran serius.
Persoalan di MK yang memutus perkara uji materi untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka juga menjadi masalah yang tidak kalah seriusnya yang harus dibayar mahal oleh Jokowi.
Faktor kedua yang bisa membuat Jokowi bisa lengser lebih cepat adalah kegagalan kebijakannya. Meskipun banyak orang yang diam saja tentang berbagai kebijakan Jokowi, tetapi sesungguhnya banyak yang tidak puas dengan berbagai kebijakan yang dilakukan Jokowi.
Apalagi, pada periode kedua kekuasaannya, Presiden Jokowi lebih cenderung memainkan politik injak kaki.
Menurut Eep, pada periode kedua kekuasaannya, Jokowi senang kabinetnya kotor karena dengan begitu dia bisa mengendalikan banyak orang, termasuk para ketua umum partai politik di kabinet.
Ketiga, kata Eep, yang tidak diperhitungkan Jokowi adalah kemarahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terhadap perlakuan Jokowi pada PDI Perjuangan yang telah membesar namanya.
Bila PDI Perjuangan mengambil posisi menentang Jokowi di parlemen dalam sisa masa jabatannya dan mengajukan mosi tidak percaya, maka Jokowi bisa hancur.
Apalagi kalau sikap PDI Perjuangan itu didukung oleh sekutunya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Koalisi Perubahan dan Persatuan yang terdiri dari PKS, PKB, dan Partai Nasdem. Bila kekuatan di parlemen ini bersatu maka Jokowi bisa pensiun lebih cepat.
“Kekuatan ini kalau bersatu mereka mayoritas di parlemen, meskipun bukan mayoritas mutlak,” kata Eep.
Sementara faktor keempat adalah kemarahan massa rakyat karena Jokowi mulai melupakan akarnya.
Jokowi, kata Eep, muncul dan besar dari populisme yang diterima dan dibesarkan oleh demokrasi. Ini yang membuat dia terima dengan sangat luas oleh masyarakat dan demokrasi itu sendiri.
Namun ketika dia mulai melupakan akarnya maka lama kelamaan akar itu akan keropos dan pohon kekuasaan yang dibangun Jokowi bisa saja tumbang.
Menurut Eep, Jokowi harus betul-betul memperhatikan hal-hal ini bila tidak ingin jatuh lebih cepat.
Lebih dari itu, Jokowi harus bisa segera berbenah untuk memperbaiki kondisi yang tengah terjadi saat ini. Sebab Eep, dan juga masyarakat lainnya, tidak ingin presidennya dipermalukan dan negara menjadi hancur. (Sander)
