JAKARTA, Koranmadura.com – Politisi senior PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Presiden Jokowi menuntaskan enam kebijakan strategis secara paripurna guna meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban rakyat di saat-saat sulit seperti sekarang ini.
Hal itu disampaikan Said Abdullah yang juga Ketua Badan Anggaran DPR di Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023.
Keenam kebijakan strategis itu adalah, pertama,melakukan percepatan dan penambahan program bantuan sosial (bansos) kepada rakyat.
Sebab penyaluran bansos tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah adalah faktor penting. Bansos menolong hajat hidup rumah tangga miskin, baik natura maupun bantuan langsung tunai. Namun justru penebalan bansosnya baru dijalankan November 2023.
Kedua, memastikan ketersediaan pasokan pangan rakyat, terutama komoditas yang dipenuhi dari kegiatan impor, seperti beras, jagung, kedelai, gula, daging, minyak bumi, dll, minimal untuk kebutuhan enam bulan ke depan.
Ketiga, pelaksanaan kebijakan impor pangan dan minyak bumi harus melalui BUMN untuk menghindari konflik kepentingan. Apalagi perburuan rente menjelang pelaksanaan pemilu 2024, agar fair dan adil buat semua kontestan, sekaligus memperkuat peran BUMN.
Keempat, memastikan kesiapan BUMN sebagai pelaku impor memiliki pencadangan dolar AS atau mata uang internasional lainnya untuk mengurangi selisih kurs tinggi terhadap mata uang asing.
Kelima, memastikan kembali kesiapan berbagai program infrastruktur yang sudah dianggarkan triliunan rupiah bisa menopang kebutuhan kita mencukupi kebutuhan pangan dan energi mandiri secara perlahan lahan.
Keenam, Bank Indonesia telah menggulirkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen operasi moneter yang menggunakan underlying aset Surat Berharga Negara (SBN).
Secara substansi, kata Said, kebijakan ini tidak berbeda dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Namun penggunaan SBN sebagai penjaminan SRBI oleh BI dalam operasi moneter untuk pengendalian tekanan Dolar AS terhadap rupiah harus dilakukan secara hati-hati.
“Apalagi sejak awal kita mengetahui kebijakan suku bunga tinggi yang di lakukan The Fed akan berlangsung lama dan panjang. Mitigasi risiko terhadap APBN perlu diperhitungkan, termasuk kemampuan BI menggunakan SRBI menahan tekanan eksternal,” pungkas Said Abdullah. (Sander)
