JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto harus membayar mahal keputusan politiknya yang mengusung kader PDI Perjuangan, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto dalam kontestasi pilpres 2024 nanti.
Akibat dari keputusan ini, internal partai beringin bergejolak menolak langkah Airlangga tersebut.
Alhasil, desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mulai didengungkan internal kader partai titisan orde baru ini.
“Menyedihkan, Golkar sebagai partai besar mencalonkan kader partai lain, yang sangat diragukan rekam jejak dan kualitas kepemimpinannya,” ujar Direktur Eksekutif Gerbang Informasi Pemerintahan (GIP) Miqdad Husein di Jakarta, Minggu 22 Oktober 2023 malam.
Padahal di internal Golkar melimpah kader-kader terbaik yang memiliki visi keindonesiaan sangat hebat. Karena itu, Golkar seharusnya jadi pelopor dan bukan sekedar pengekor
“Miris melihat kondisi Golkar. Ada apa sebenarnya di internal Golkar sebagai partai besar kok justru seperti jadi ekor politik,” ujarnya.
Miqdad mengatakan kader-kader Golkar di seluruh Indonesia seharusnya merasa terusik marwahnya karena menjadi sekedar pelengkap dalam menentukan Capres maupun Cawapres.
Padahal, partai beringin ini menjadi partai kader dengan segudang tokoh berkualitas.
“Perlu dipertanyakan ada apa sebenarnya Golkar yang merupakan partai besar dengan rekam jejak justru mencalonkan bocah yang baru dua hari masuk Golkar,” jelasnya.
Miqdad mengaku, desakan Munaslub Golkar yang disuarakan kader merupakan harga yang harus dibayar Airlangga Hartarto.
“Airlangga itu nggak bisa gerak. Ia disandera Jokowi, makanya nurut aja apa maunya Pak Lurah. Sementara kubu di luar Airlangga nggak mau diperalat. Masak Golkar dipakai Airlangga sebagai alat tebus dengan mencalonkan Gibran,” jelasnya.
Pengurus DPD Partai Golkar Pamekasan, Jawa Timur, mengkritik keputusan Airlangga Hartarto mengusung Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Golkar Pamekasan, Sulaisi Abdurrazaq menilai Airlangga telah melanggar keputusan Munas Golkar lantaran memilih kader PDIP untuk mendampingi Prabowo.
“Pak Airlangga ini telah melanggar keputusan Munas Partai Golkar yang merekomendasikan agar ketua umum sendiri maju mencalonkan sebagai presiden, bukan malah mencalonkan kader PDI Perjuangan yang masih baru menjadi kepala daerah,” kata Sulaisi, Minggu 22 Oktober 2023.
Sulaisi menganggap Airlangga tak percaya diri untuk bertarung di Pilpres 2024, sehingga memilih Gibran yang juga anak sulung Presiden Joko Widodo itu.
Padahal, Airlangga semestinya mengutamakan kader sendiri untuk menjadi Cawapres, seperti mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Hal tersebut dianggap lebih baik daripada melirik kader partai lain.
“Misalkan, Pak Airlangga sendiri tidak percaya diri, masih ada banyak kader-kader potensial di bawah. Bukan justru melirik kader partai lain,” ungkapnya.
Terpisah, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Kelembagaan dan Kebijakan Strategis, Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Arman Garuda Nusantara menolak keputusan partainya yang mengusulkan Gibran Rakabuming Raka ini.
Arman mengaku sedih dan heran dengan keputusan Airlangga Hartarto tersebut.
Ia pun mempertanyakan mekanisme kaderisasi Partai Golkar, sehingga mengusulkan orang di luar partai.
“Pertanyaan saya yang juga menjadi pertanyaan kader Partai Golkar seluruh tanah air, apakah sudah tidak ada lagi stok kader yang bisa diusung sebagai cawapres RI. Di mana mekanisme sistem kaderisasi Partai Golkar,” ucapnya. (Sander)
