JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengungkapkan, partainya mendukung kebijakan presiden Jokowi bahwa pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 100% untuk rumah senilai Rp 2 miliar ke bawah selama rentang November 2023 sampai Juni 2024. Sesudah Juni 2024 PPN yang ditanggung hanya 50 persen.
Selain itu Pemerintah juga akan memberikan bantuan administratif bagi perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp 4 juta hingga tahun 2024.
“PDI Perjuangan mendukung program tersebut. Dan, sejak APBN tahun 2023 dan 2024 disahkan, sesungguhnya ini adalah kesepakatan bersama semua fraksi di DPR dengan pemerintah. Selanjutnya urusan teknis kebijakan tanggungjawab pemerintah melaksanakannya,” kata Said Abdullah di Jakarta Rabu 25 Oktober 2023.
Dia meneruskan, “Namun kami perlu ingatkan pemerintah, bahwa program tersebut tidak cukup menyelesaikan masalah pokok yang dihadapi rakyat.”
“Masalah fundamental kita adalah kebutuhan pangan dan minyak bumi yang ditopang dari impor negara lain, dan ketergantungan penggunaan Dolar Amerika Serikat (AS) dalam pembayaran internasional,” imbuhnya.
Menurut dia, hampir sepuluh tahun ini pemerintah belum berhasil mengatasi ketergantungan impor minyak bumi, beras, jagung, gula, kedelai, daging, dan bahan pangan pokok rakyat lainnya.
“Saat muncul perang kita terancam susah mendapatkan pasokan, dan harganya tinggi, ditambah membayar dengan Dolar AS yang sedang tinggi. Itu yang kita hadapi saat ini,” ucapnya lagi.
Dalam kasus beras, lanjut Ketua Badan Anggaran DPR itu, banyak sawah kekeringan, dan selama Agustus-September 2023 harga yang melonjak hingga 27 persen.
Akibatnya terjadi inflasi beras mencapai 5,6 persenm tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
Ini sekaligus menjadi sinyal ke pemerintah program embung dan bendungan belum bekerja baik. Sementara program food estate juga belum mampu menjadi penyedia pasokan.
“PDI Perjuangan sejak dua tahun lalu sudah mengajak kita semua untuk bersiap siap menghadapi krisis pangan dan energi,” jelasnya.
Dia melanjutkan, “Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan tahun 2022 dan 2023 sejak awal mendorong agar pemerintah mempersiapkan kebijakan fiskal yang kuat dan sistematis menghadapi hal ini, sehingga kebijakan yang dijalankan komprehensif, tidak sepotong sepotong yang jelas tidak menyelesaikan masalah.” (Sander)
