Oleh MH. Said Abdullah
Ketua DPP PDI Perjuangan
Menjelang pendaftaran calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), seluruh masyarakat Indonesia, terutama kalangan elite politik, perlu terus menebar suasana sejuk dan kondusif.
Berbagai komentar yang dapat memicu ketegangan, kecurigaan, dan konfrontasi sosial semaksimal mungkin harus dihindari.
Menjelang pasangan Capres dan Cawapres didaftarkan, peluang pilihan rakyat lebih akan mengerucut dan melahirkan tindakan tindakan politik baru.
Individu yang tadinya belum menentukan pilihan atau yang sudah menentukan pilihan bisa jadi berubah pilihan politiknya.
Keadaan ini tentu akan meningkatkan tensi politik nasional. Meningkatnya tensi politik nasional menjelang pemilu adalah keadaan yang wajar dalam demokrasi. Namun keluar dari kewajaran jika mengarah pada aksi kekerasan dan persinggungan suku, agama, dan ras.
Untuk itu, elite politik harus bisa menahan diri, para kaum cerdik pandai perlu terus mendorong ruang publik dalam arena pertarungan ide dan gagasan.
Sehingga pengaruhnya ke masyarakat yang berbeda dukungan tidak akan menimbulkan polarisasi sosial sangat tajam.
Perbedaan dukungan pada pasangan Capres dan Cawapres diharapkan sebatas hanya perbedaan pilihan di TPS. Pilpres harus kita letakan sebagai momentum memilih putra terbaik untuk memimpin negeri.
Kesepakatan kita menempuh jalan demokrasi sebagai alat menentukan pemimpin dan wakil di parlemen bukantanpa dasar. Demokrasi menjadi jalan paling partisipatif dalam pelibatan rakyat menentukan pemimpin, dan wakilnya.
Demokrasi menggantikan kekerasan jalanan menjadi kontestasi akal sehat dan adu ketajaman visi masa depan. Itulah sebabnya, dengan berdemokrasi yang baik, kita bisa menunjukkan sebagai bangsa yang berkelas, bangsa yang berperadaban tinggi.
Sebaliknya kegagalan kita berdemokrasi atau menggunakan demokrasi dengan penuh muslihat justru merendahkan diri kita sendiri dalam menuju bangsa bermartabat.
Bila demokrasi kita gagal, ada harga yang harus kita bayar, antara lain gagal memilih calon pemimpin yang berkualitas, munculnya segregasi sosial yang tajam, bahkan aksi aksi kekerasan yang memakan korban.
Tujuan kita memilih pemimpin bukan tujuan final. Tujuan kita memilih pemimpin agar mengantarkan kita dalam menahkodai kapal kebangsaan ini menempuh tujuan-tujuan kita dalam bernegara, yakni mendapatkan keadilan dan kemakmuran, menjadi bangsa yang berperadaban tinggi, dan berperan penting bagi tata dunia yang lebih baik.
Karena itu para Capres dan Cawapres dituntut untuk menggelar peta serta menunjukkan rute dan kompas pembangunannya selama lima tahun ke depan.
Tugas kita sebagai rakyat mencermati dengan seksama peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin tersebut.
Rakyat perlu menyibukkan dirinya dalam mencermati peta dan rute yang ditunjukkan para calon pemimpin.
Rakyat harus melatih penalaran, siapa di antara mereka yang peta dan rutenya akurat, realistis, dan dapat dipercaya.
Bila perlu rakyat harus istikharah dan membuka pintu langit, agar mata batin dan penalarannya dibeningkan, dengan tujuan bisa memilih pemimpin yang tepat.
Sebab dengan memilih pemimpin yang tepat, ibaratnya sudah setengah jalan menuju cita cita bersama.
Dengan menempatkan diri pada perannya masing-masing, sesungguhnya baik bagi calon pemimpin maupun rakyat tidak akan tersirat pemikiran lain. Apalagi berbuat di luar urusan-urusan, selain yang harus dipersiapkan dari masing-masing pihak di atas.
Dengan melatih diri seperti itu secara konsisten, kita optimistis demokrasi Indonesia akan semakin berkualitas, sehingga yang terpilih adalah cerminan makna dari Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.
Jembatan Silaturahmi
Selebihnya, di luar urusan kepemiluan, baik saat pemilu maupun tidak sedang ada pemilu, para pemimpin bangsa secara otentik perlu menunjukkan dekatnya jarak silaturahmi.
Mungkin ada yang bertanya apa kepentingan Ketua DPR RI Puan Maharani, yang merupakan kader PDI Perjuangan, bersilaturahmi – misalnya – dengan Pak Jusuf Kalla.
Demikian pula pertemuan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo, pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Semuanya tidak lain, kita maknai positif demi merawat jembatan silaturahmi tetap kokoh sebagai modal sosial bangsa.
Pilihan politik boleh berbeda namun kebersamaan sebagai keluar besar bangsa Indonesia harus tetap terjaga.
Keutuhan negara dan bangsa di atas segalanya, yang harus dijaga melalui kebersamaan, kedamaian dan semangat kegotongroyongan seluruh rakyat.
Kebhinekaan dan ke-ika-an bukan penggalan makna yang terpisah. Kebhinekaan wujud jati diri kita yang memang beragam identitas, namun ke-ika-an adalah semangat kita.
Dengan persatuan nasional inilah kita yakin seyakin-yakinnya bisa mengatasi segala tantangan kebangsaan apapun bentuknya, untuk itu, mohon jangan dikorbankan. ***
