JAKARTA, Koranmadura.com – Presiden Jokowi meminta aparatur sipil negara (ASN) Indonesia mengubah orientasinya dalam bekerja dan tidak terjebak pada urusan surat pertanggungjawaban (SPJ).
Selama ini, sebagian besar ASN lebih banyak berkutat pada urusan SPJ. Mulai sekarang ukuran kinerja AS harus profesional dan memenuhi ukuran-ukuran yang sudah dipatok.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta 3 Oktober 2023 sebagaimana disaksikan dalam live streaming channel Youtube Sekretariat Presiden.
“Saya pernah ke daerah dan mengunjungi sebuah sekolah. Saya lihat ada guru yang kerja sampai malam. Setelah saya cek ternyata urusan SPJ. Bukan urusan persiapan belajar mengajar,” kata Presiden Jokowi disambut gelak tawa hadirin.
Menurut Presiden Jokowi, birokrasi Indonesia seharusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi dan menurunkan angka kemiskinan.
Karena itu, tambah Presiden Jokowi, ukuran kinerja dan kesuksesan ASN dimulai dari pusat hingga ke kabupaten/kota adalah menyelesaikan ketiga masalah tersebut.
Bila di suatu daerah, pertumbuhan ekonomi rendah, inflasi tinggi, dan kemiskinan melonjak maka ASN di sana pasti tidak bekerja.
Sehubungan dengan itu, Presiden Jokowi meminta ASN Indonesia untuk segera berubah. Dia juga meminta ASN tidak bekerja secara monoton dan terpaku rutinitas.
“Harus adaptif terhadap perubahan yang ada dan inovatif,” kata Presiden Jokowi.
Pada acara ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Sander)
