JAKARTA, Koranmadura.com – Presiden Jokowi meminta sekretaris jenderal di setiap kementerian serta sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota agar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlalu membuat banyak program.
Presiden Jokowi meminta mereka untuk membuat program-program prioritas sesuai kebutuhan daerah masing-masing dan anggaran diarahkan ke program-program unggulan tersebut.
Dan, harus dijamin pula bahwa program-program prioritas itu semuanya tereksekusi dengan baik.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023.
“Anggaran jangan diecer-ecer ke dinas-dinas. Buat satu, dua, tiga program cukup, tetapi gol. Sampaikan juga ke DPRD mengenai itu. Jangan semua diratain. Kalau ada kenaikan APBD 5 persen, semua dinas tambahnya lima persen. Yang terjadi seperti itu,” kata Presiden Jokowi sebagaimana disaksikan dalam live streaming channel youtube Sekretariat Presiden.
Menurut dia, cara mengecer setiap kali ada kenaikan APBN/APBD akan membuat tidak satu pun program yang tercapai.
“Kembali lagi ke APBD tadi, APBN, jangan terlalu banyak diecer-ecer ke dinas-dinas. Fokus saja. Bila di kabupaten belum ada waduk, ya sudah fokus saja membuat waduk. Setahun satu cukup, tetapi jadi barang. Atau buat embung berapa. 10 embung, jadi barang. Tidak semua diratain semua dinas. Ada prioritas dong, mana yang harus didahulukan, mana yang jadi skala prioritas kita,” kata Presiden Jokowi lagi.
Presiden Jokowi meminta agar cara lama yang sudah menjadi sistem dan berlaku selama berpuluh-puluh tahun segera diubah.
Sebab sistem itu memperumit dan membuat banyak program tidak berjalan karena terlalu berbelit-belit dan bertele-tele.
Presiden Jokowi mengaku mengetahui sistem seperti itu karena berpengalaman menjadi wali kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta, dan presiden dua periode.
“Saya mengalami, karena saya pernah jadi wali kota dua kali, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden dua kali,” ujar Presiden Jokowi.
Dia memastikan, tidak ada orang seperti dirinya di Indonesia yang menapaki karier dari tingkat paling bawah hingga menjadi presiden.
“Nggak ada di Indonesia seperti itu. Dari bawah. Wali kota dua kali, gubernur, presiden dua kali. Jadi saya ngalami betul, situasi di lapangan seperti itu,” pungkasnya. (Sander)
