SAMPANG, koranmadura.com – Belasan Kiai dan Ulama yang tergabung dalam Aliansi Ulama Madura (AUMA) beraudiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Senin, 20 November 2023.
Dalam audiensi tersebut juga dihadiri penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, serta apparat kemaan. Mereka membicarakan bagaimana menciptakan pemilihan yang sehat tanpa melakukan kecurangan-kecurangan. Sehingga diperlukan semua pihak untuk terlibat aktif mengawasi jalannya pemilu 2024 mendatang.
Juru bicara KH. Yahya Hamiduddin menyampaikan dalam tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, diharapkan pihak penyelenggara melakukan tahapan-tahapan dengan jujur dan adil.
“Sebuah gambaran sebagaimana yang telah terjadi di beberapa tahun yang lalu. Maka dari itu ke depannya tentang hal-hal kecurangan, harapan para ulama, itu tidak terjadi lagi di pemilu 2024 mendatang,” kepada awak media.
Pada Pemilu 2024 mendatang, pihaknya tidak bisa memprediksikan jalannya kontestasi penyelenggaraan pemilu di daerahnya.
“Kami tidak bisa menganalisanya, dan dalam tahapan-tahapan pastinya ada kekurangan. Namun kekurangan itu menjadi bagian untuk diperbaiki bersama menuju ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.
Menurut hematnya, untuk mewujudkan kontestasi politik pemilu yang aman dan damai, penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara baik supaya tidak memunculkan masalah.
“Bila pun ternyata dalam penyelenggaraan pemilu masih timbul masalah, maka penyelesaiannya harus dituntaskan tanpa memecah persatuan bangsa Indonesia, ” ujarnya.
Pihaknya mengaca pada Pemilu tahun sebelumnya, bahwa banyak yang melakukan pelanggaran, terutama maraknya politik uang.
“Situasi penyelenggaraan pemilu yang kondusif serta berkualitas harus terpenuhi agar tercipta kontestasi politik yang sehat. Untuk mencapai kontestasi politik yang sehat itu semua komponen bangsa tidak boleh pasif,” ucapnya.
Sementara Ketua KPU Sampang, Addy Imansyah menyampaikan audiensi yang dilakukan para Kiai dan Ulama merupakan salah satu ikhtiar positif untuk memastikan proses penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang berjalan dengan lancar dan aman.
“Kami apresiasi dari peran serta masyarakat. Kami pun terus mendorong peningkatan partisipasi bukan hanya soal kehadiran masyarakat di TPS saja, melainkan keterlibatan dalam proses,” jelasnya.
Addy menilai, untuk mewujudkan kualitas Pemilu yang adil dan demokratis sendiri banyak aspek dan variabel, baik dari partai politik, peserta pemilu, pemerintah, budaya, dan masyarakat.
“Kami sebagai pelaksana sistem, nantinya akan melibatkan ribuan penyelenggara. Nanti, ada 19 ribu PPS yang akan dilibatkan. Jadi bukan perkara gampang,” bebernya.
Disinggung soal permintaan para ulama agar peristiwa sebelumnya tidak terjadi lagi, Addy Imansyah mengaku tidak hanya di Sampang saja yang terjadi, melainkan semua daerah juga mengalami hal yang sama.
“Dari Pemilu 2014 maupun 2019, kami sudah banyak melakukan perbaikan. Mulai peningkatan kompetensi SDM, sehingga penyelenggara di tingkat addhoc mulai KPS itu paham regulasi perundang-undangan. Kemudian integritas yang netral dan mandiri,” jelasnya.
Sedangkan persoalan partisipasi Pemilu, Addy Imansyah menjelaskan, salah satu prinsip pemilu yaitu penyelenggaraannya partisipatif, yaitu melibatkan dari peserta pemilu, Pemerintah, masyarakat pemilih.
“Akan tetapi bentuk partisipasi itu proporsional. Tadi yang disinggung, kan, pada proses coklitnya yang tidak melibatkan parpol. Sedangkan pada proses coklit itu hanya melibatkan petugas pemutakhiran. Terus jika ada klausul harus melibatkan parpol, ya harus lengkap semua parpol, jadi bisa jadi 3-4 bulan itu tidak selesai karena saat coklit kehadiran parpol harus lengkap,” jelasnya. (MUHLIS/DIK)
