JAKARTA, Koranmadura.com – Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi mempertontonkan dirinya sebagai perusak demokrasi.
Itu terlihat dari upayanya membangun “politik dinasti” yang sarat dengan praktik kolusi dan nepotisme melalui pencawapresan anaknya, Gibran Rakabuming Raka berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Hal itu diungkapkan Gufron Mabruri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat 3 November 2023.
“Kami menilai, kondisi kemunduran demokrasi di akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi, mengingat demokrasi merupakan capaian politik yang diperjuangkan dengan susah payah pada tahun 1998 dan harus terus dipertahankan,” ujarnya.
Dia meneruskan, “Untuk merespon hal tersebut, dibutuhkan adanya bangunan gerakan pro demokrasi untuk menyelamatkan demokrasi dari kemunduran, termasuk dengan menjadikan politik elektoral sebagai momentum dan media untuk mengoreksi semua kebijakan dan langkah politik Presiden Joko Widodo yang memundurkan capaian politik reformasi 1998 tersebut.”
Cap Jokowi sebagai perusak demokrasi disematkan pula oleh Media Jerman, Handeslatt. Media tersebut menilai, pencapresan Gibran rakabuming Raka adalah bentuk pembangunan politik dinasti oleh Presiden Jokowi.
“Sebelumnya, kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia juga diberitakan oleh Time, media yang berbasis di Amerika Serikat,” kata Gufron.
Dia melanjutkan, “Kami memandang, kondisi kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi sorotan dua media asing tersebut merupakan persoalan politik yang nyata-nyata terjadi dan sulit untuk dibantah, terutama jika mencermati dinamika politik elektoral tahun 2024.” (Sander)
