JAKARTA, Koranmadura.com – Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mengecam keras pernyataan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan bahwa keterlibatan Prabowo Subianto dalam penculikan aktivis 1997-1998 tidak memiliki bukti.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu 19 November 2023, Koalisi menyebutkan, pernyataan Hashim itu menyakiti korban dan keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998 serta rasa keadilan masyarakat.
Apalagi, masih terdapat 13 orang korban penculikan yang hingga kini belum kembali ke keluarganya.
Menurut Koalisi, pernyataan Hasyim itu sangat tidak pantas diucapkan. Sebab Prabowo Subianto hingga kini belum diminta pertanggungjawaban dalam sebuah proses hukum yang fair dan akuntabel atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998.
“Hasyim seharusnya turut mendorong kasus tersebut diungkap di ruang pengadilan, termasuk untuk menguji kebenaran dari ucapannya,” bunyi pernyataan Koalisi.
Lebih lanjut dikatakan, “Penting dicatat, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 merupakan bagian dari mandat agenda politik 1998.”
“Selama kasus-kasus tersebut diselesaikan secara tuntas, termasuk melalui proses peradilan HAM, selama itu pula desakan dan tuntutan penyelesaiannya akan terus disuarakan dan tidak akan pernah surut,” bunyi pernyataan itu lebih lanjut.
Lebih lanjut dikatakan, pernyataan Budiman Sujatmiko bahwa Prabowo mengakui penculikan dan mereka yang dia culik telah dikembalikan menjadi bukti kuat tentang keterlibatan Prabowo dalam penculikan tersebut.
Bukti ini seharusnya memperkuat pentingnya segera dibentuk pengadilan HAM dan meminta pertanggungjawaban Prabowo dalam penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998.
“Pengakuan tersebut secara nyata bahwa Prabowo memang terlibat, meskipun menurut pengakuannya bahwa mereka yang dia culik telah dikembalikan. Tindakan penculikan adalah sebuah kejahatan dan pengembalian mereka yang diculik tidak serta merta menghapus kejahatannya,” bunyi pernyataan Koalisi.
Sebab bagi Koalisi Masyarakat Sipil, pengadilan adalah satu-satunya tempat yang tepat untuk menguji semua bukti dan keterangan terkait kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998.
“Sebagai warga negara, Hashim seharusnya ikut mendorong dan dan mendesak presiden untuk segera membentuk pengadilan HAM kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997/1998 agar Prabowo Subianto dapat mengklarifikasi dugaan keterlibatannya melalui proses peradilan yang fair dan akuntabel,” kata Koalisi.
Adapun Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa beranggotakan lembaga swadaya masyarakat seperti IKOHI, Kontras, IMPARSIAL, Elsam, PBHI Nasional, Centra Initiative, WALHI, HRWG, Forum De Facto, dan Setara Institute. (Gema)
