BANGKALAN, koranmadura.com – Aksi pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Madura, Jawa Timur dalam penertiban pajak restoran tuai pro kontra. Ada yang mengkritik dan pula pujian.
Salah seorang jurnalis senior Bangkalan, Jimhur Saros menilai, penertiban salah satu pajak daerah itu sarat ada kepentingan pencitraan dari seorang Pj Bupati Bangkalan, Arief Mulya Edie.
Jimhur sapaan akrab Jimhur Saros menyayangkan Pj Bupati Arief Mulya Edie datang ke Bangkalan dan hanya sekadar ribut-ribut tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), lalu penyelesaiannya tak jelas.
“Sok pahlawan, datang ke Bangkalan jadi Robin Hood. Ribut-ribut soal PAD, tapi tidak ada ujung penyelesaian. Ya, bukan begitu caranya,” kata dia, Senin, 6 November 2023.
Polemik kongkalikong pajak restoran tak lepas dari sistem pemerintahan yang amburadul. Jika ingin memperbaikinya, Jimhur menyarankan agar menertibkan terlebih dahulu ASN yang di pemerintahan.
“Kita sama-sama tahu, seperti apa selama ini kelakuan pejabatnya. Jangan hanya perusahaan rumah makan yang diuber-uber tapi pejabatnya juga bermain, misal,” kata dia.
Di lain sisi, salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bangkalan, H. Musawwir mengapresiasi kebijakan Pj Bupati Arief Mulya Edie dalam penertiban pajak restoran.
Sebagai wakil rakyat, dia sering desak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih serius menarik pajak restoran. Karena menurut dia, pajak yang disetor rumah makan berbeda dengan fakta di lapangan.
“Pajak restoran bukan hal baru dibahas dalam anggaran. Sebelum Pj bupati datang, kami sudah minta bupati Ra Latif, Plt Bupati Mohni, melalui TAPD untuk menindak tegas, tapi belum ada progres,” ujarnya.
Dia menilai, penertiban pajak restoran oleh Pj Bupati bukan pencitraan. Yang bersangkutan datang ke Bangkalan bukan atas nama kepentingan. Arief Mulya Edie jadi Pj Bupati ditunjuk Kemendagri, bukan dipilih rakyat.
“Langkah Pj Bupati untuk meningkatkan PAD sudah tepat. Saya rasa langkah Pj Bupati tidak mencari panggung. Karena kami di legislatif yang minta,” tutur dia.
Wakil Ketua DPRD Bangkalan, H. Fatkhurrahman menambahkan, langkah Pj Bupati Arief Mulya Edie meningkatkan PAD sebuah trobosan yang baik. Mengingat, kondisi keuangan daerah belum stabil.
“Menurut kami kesalahan fatal jika Pj Bupati disebut cari panggung. Karena kami yang minta untuk menertibkan. Bukan hanya pajak restoran, semua yang berkaitan PAD dan ASN kami minta diurus,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, H. Kur sapaan akrab dia mengajak semua masyarakat, agar mendukung langkah Pj bupati Arief Mulya Edie untuk memperbaiki keuangan daerah, salah satunya dengan cara peningkatan PAD Bangkalan.
“Jika PAD Bangkalan naik, keuangan daerah juga membaik. Maka pembangunan Bangkalan juga meningkat. Jadi mari kita dukung Pj Bupati,” tegasnya. (MAHMUD/DIK)
