JAKARTA, Koranmadura.com – Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy meragukan netralitas aparat negara pada Pemilu 2024 baik pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.
Ronny Talapessy mengungkapkan hal itu saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Menteng Jakarta Pusat, Kamis, 9 November 2023.
Tanda-tanda aparat negara, termasuk Polri, tidak netral pada Pemilu 2024 sudah muncul di berbagai daerah.
Ada intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian dengan mendatangi kantor-kantor partai politik dan kegiatan relawan pasangan Capres-Cawapres tertentu.
“Kami berharap penegak hukum menjaga netralitas. Hal-hal intimidasi seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Dia meneruskan, “Kami juga mengajak masyarakat tidak ragu kalau melihat tindakan intimidasi dan untuk melaporkan ke pihak berwenang. Lapor ke Bawaslu. Rakyat harus ikut awasi pemilu berjalan baik.”
Menghadapi ancaman kesewenang-wenangan seperti ini, dia meminta semua struktur partai dan TPN Ganjar-Mahfud tetap tenang dan tidak terprovokasi untuk tetap fokus pemenangan Ganjar-Mahfud.
Ronny mengatakan, masyarakat bisa melihat ada tindakan aparat polisi mendatangi kantor kantor partai. Tindakan ini tidak seperti biasanya.
Tindakan polisi ini jadi pertanyaan ada apa. Polisi tersebut melakukan foto-foto suasana kantor PDIP yang katanya dalam rangka patroli.
“Kami tidak mau proses demokrasi tercederai. Langkah yang dilakukan Tim Hukum adalah membuat posko pengaduan tingkat TPN dan di daerah. Bisa buat pengaduan ke call center kalau ada upaya upaya intimidasi,” kata dia.
Menurut dia, adanya kekhawatiran semacam ini bisa dilihat dari reaksi masyarakat. Sebab salah satu kontestan adalah anak presiden yang sedang berkuasa saat ini. Hal Ini yang sangat mengkhawatirkan.
Rony mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk partisipasi dalam mengawal proses demokrasi. Karena dia yakin bersama rakyat bisa menang.
“Apabila suara suara pro demokrasi diancam maka kami tidak akan tinggal diam,” pungkas dia.
Pada bagian lain Ronny juga mengkhawatirkan tidak netralnya para aparatur sipil negara (ASN) serta perangkat dan kepala desa.
Sebab ancaman sanksi kepada mereka yang melanggar netralitas dalam Pemilu ini sangat ringan.
“Ada sanksi terhadap ASN yang tidak netral yakni, ringan, berat dan pidana,” kata Ronny Talapessy. (Gema)
