JAKARTA, Koranmadura.com – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud melakukan rapat konsolidasi nasional di Jakarta, dengan mendatangkan perwakilan Tim Pemenangan Daerah (TPD) dari 38 provinsi di Jakarta Sabtu 18 November 2023.
Wakil Ketua TPN, Andika Perkasa mengatakan, surat keputusan pembentukan Tim Pemenangan Daerah (TPD) sudah diserahkan ke perwakilan masing-masing provinsi oleh Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid di sela-sela Konsolidasi Nasional di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.
“Pertama (hari ini) pembagian surat keputusan ketua tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud tentang struktur organisasi beserta namanya dari 38 TPD dan diserahkan langsung kepada perwakilan,” kata Andika.
Menurut mantan Panglima TNI itu, TPD dibentuk sesuai usulan dari empat partai politik dan relawan pendukung di daerah.
Andika percaya, bahwa orang yang berada di TPD ini akan bekerja keras untuk kemenangan Capres dan Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Nama-nama ini juga diyakini tak akan kalah bersaing dengan tokoh dari kubu lain, seperti Ketua TKD Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Jawa Barat, Ridwan Kamil.
“Menurut saya kalau soal nama besar atau tidak, itu relatif. Tapi yang jelas siapa pun itu yang masuk dalam daftar nama pejabat utama TPD, mereka-mereka akan berusaha yang terbaik,” tegasnya.
Di sisi lain, Andika menegaskan, pihaknya terus berkomitmen menjaga Pemilu ini berjalan aman dan damai. Yakni dengan peresmian posko-posko yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Yang jelas besok akan meresmikan secara nasional. Intinya Satgas ini atau posko ini untuk mengawal kejujuran dan keadilan,” tegas pensiunan jenderal bintang empat itu.
Dia melanjutkan, “Jadi Pemilu yang jujur dan adil itu komitmen bersama sehingga kami yakin dengan keberadaan posko atau satgas di daerah yang juga menurut saya akan lebih masif juga jika seandainya ini diemban oleh seluruh masyarakat Indonesia.”
Menurut Andika, ini bukan sekedar posko semata, tapi tempat mengadu bagi masyarakat yang mengalami perlakukan tak semestinya di Pemilu 2024.
“Jadi bukan hanya posko, tapi juga mereka mungkin lebih ke memberikan payung kepada masyarakat di sekitar posko itu sendiri. Seandainya mereka tahu atau misalnya mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya, maka mereka bisa melaporkan ke situ,” pungkasnya. (Gema)
