JAKARTA, Koranmadura.com – Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali menegaskan, dia bersama Mahfud MD akan memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang merugikan masyarakat bila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan Ganjar saat bertemu dengan para buruh dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis 14 Desember 2023.
Pada kegiatan ini, Ganjar yang didampingi oleh anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menerima keluhan para buruh yang kerap menjadi korban calo.
Biasanya modus para calo adalah meminta sejumlah uang agar bisa diterima di perusahaan.
“Kalau kita melihat situasi sekarang, mau cari kerja di perusahaan meski pakai uang, rusak negara ini,” ujar Ganjar.
Kondisi seperti itu menjadi alasan kenapa dirinya dengan cawapres Mahfud MD ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden akan menyikat habis praktik KKN karena praktik seperti itu merugikan rakyat.
Dengar Keluhan
Pada kesempatan itu, Ganjar mendengarkan cerita Jovanka, anak muda lulusan SMK jurusan mesin (perbengkelan) yang sampai sekarang belum bekerja. Ia pernah melamar sebagai buruh pabrik, tetapi tidak diterima.
“Waktu itu mendaftar lewat calo,” ungkap Jovanka.
Nasib miris juga dirasakan Sari. Dia bercerita kepada Ganjar, bahwa dua anaknya yang lulusan sarjana sampai sekarang belum bekerja. Sudah empat tahun lamanya Sari menunggu kabar dari pihak calo yang telah disetorkan sejumlah uang dengan janji anaknya bisa bekerja di sebuah perusahaan swasta.
“Saya sudah bayar DP (down payment/uang muka) Pak Ganjar, sebesar enam juta. Seumpama diterima nanti, saya harus lunasi dua anak 12 juta,” keluh Sari kepada Ganjar.
Sari bahkan sempat meminta kepada sang calo agar mengembalikan uangnya, namun hingga kini tidak pernah direspon.
Kemudian Ganjar menanyakan apakah, sudah pernah dilaporkan ke polisi? Sari menjawab belum.
Mendengar jawaban itu, Ganjar langsung meminta stafnya untuk meminta nomor si calo dan Sari, untuk nantinya ditindaklanjuti.
Lain halnya dengan Jovanka dan Sari, Sulaeman yang juga berkesempatan menceritakan nasibnya yang di PHK gara-gara menuntut pesangonnya. Sulaeman bergabung dengan serikat pekerja saat menuntut haknya.
“Saya bikin serikat buruh karena melihat ada ketidakadilan di dalam perusahaan. Akhirnya saya dirasionalisasi (PHK), kita demo besar-besaran,” aku Sulaeman.
Namun, kata Sulaeman, perusahaan mengajukan proses penyelesaian melalui pengadilan. Sayangnya, Sulaeman kalah setelah menunggu 13 tahun lamanya putusan pengadilan itu. Dia harus menerima nasib di PHK tanpa pesangon, dan hanya menerima dua bulan upah “uang pisah.”
Menurut putusan pengadilan, unjuk rasa yang dilakukan Sulaeman bersama teman-temannya dianggap ilegal.
Dari pengakuan-pengakuan itu, Ganjar mengajak kepada para buruh dan pelaku UMKM untuk bisa menjadi pengusaha. Ia berjanji akan menyiapkan pelatihan-pelatihan dengan dukungan para mentor yang mumpuni.
“Selain menyiapkan pelatihan dengan mentor-mentor yang handal, disiapkan akses permodalan jika pelatihannya sudah sukses,” kata Ganjar. (Gema)
