BANGKALAN, koranmadura.com – Anggota dewan perwakilan rakat memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Fungsi tersebut dipastikan sudah dilaksanakan anggota DPRD Bangkalan melalui dari setiap komisi.
Di komisi A DPRD Bangkalan misalnya, pada tahun 2023 ini pihaknya telah melakukan berbagai kegiatan, salah satunya pengawasan terhadap kinerja mitra kerjanya agar semua program kerja sesuai dilaksanakan dengan baik.
Selian itu, Komisi A DPRD Bangkalan yang beranggotakan sebelas orang juga sudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkades dan juga adanya peningkatan investasi di kabupaten paling barat pulau Madura.
“Alhamdulillah pada pelaksanaan Pilkades di tahun ini berjalan dengan baik proses dari awal hingga dilantik,” kata Ketua Komisi A DPRD Bangkalan, Syaiful Anam, pada Sabtu, 16 Desember 2023.
Sementara di Komisi B DPRD Bangkalan sudah mengawal Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) agar segera diresmikan. Selain itu, pihaknya juga mengawasi pendistribusian pupuk subsidi sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan.
“Kami dorong pada dinas terkait, mitra kami. Alhamdulillah masyarakat sudah menikmati Sentra IKM dan pupuk subsidi,” ungkap Ketua Komisi B DPRD Bangkalan, Rokib.
Selain itu, lanjut anggota fraksi PDI Perjuangan, pihaknya juga sudah menuntaskan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah. Tahun 2024 mendatang Perda tersebut bisa diterapkan.
“Perda pajak dan retribusi daerah sudah ditetapkan. Kami bersyukur ada respons baik dari pengusaha rumah makan, ada pajak galian C juga. Ini bentuk semangat kami bersama Pj Bupati (Arief M. Edie),” ucapnya.
Begitu juga Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Suyitno pastikan tahun 2023 ini tidak memiliki beban kerja. Sebab, tugas sebagai legislator sudah selesai dikerjakan, seperti penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Raperda RTRW sudah kami susun dan dibahas. Tinggal menunggu pengesahan Raperda menjadi Perda RTRW,” ujarnya.
Sebagai tugas pengawasan, pihaknya juga memastikan semua kegiatan di dinas mitranya yang bersumber dari keuangan pemerintah dituntaskan sesuai jadwal. Artinya, kata Suyitno, tidak melompati tahun berikutnya.
“Seperti kegiatan infrastruktur, di beberapa dinas sebagai mitranya sudah selesai semua, tidak melebihi dari batas kontrak kerja,” tuturnya.
Sementara untuk Komisi D menjelang akhir 2023 ini, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap mitra kerjanya. Di antaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, hingga Dinas Pemuda dan Olahraga.
Secara keseluruhan capaian serapan anggara di semua mitranya mendekati 100 persen. Namun, ada beberapa dinas belum tuntas. Pihak komisi D sudah mendorong segera diselesaikan, sehingga tak ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
“Capaian Dinas Kesehatan 70 persen, Dinas Pendidikan 80 persen, Dinas Pariwisata 90 persen, Dinas Pemuda dan Olahraga hampir 100 persen. Kami dorong segera diselesaikan,” kata Ketua Komis D DPRD Bangkalan, Nur Hasan.
Sedangkan untuk tahun 2024 mendatang, pihaknya pastikan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Dzikir dan Shalawat l tetap berlanjut. Anggaran untuk berobat secara gratis ini dipersiapkan lebih dari Rp15 miliar.
“Sementara lebih Rp15 miliar. Jika nanti kurang, bisa ditambah pada saat perubahan anggaran,” tutur Nur Hasan.
Ketua DPRD Bangkalan, Efendi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua komisi, karena sudah menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sebagai wakil rakyat. Capaian di lembaganya ini tak lepas dukungan dari semua pihak.
“Semoga capaian kami di DPRD Bangkalan ini menjadi lebih baik lagi untuk tahun berikutnya,” harapnya. (MAHMUD/DIK)
