JAKARTA, Koranmadura.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak hanya memiliki komitmen pemberantasan korupsi, tetapi juga isu hukum hingga ekonomi.
Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Jumat 15 Desember 2023.
Ia menanggapi pernyataan Ganjar dalam debat pertama capres yang menyebutkan ingin mengesahkan RUU perampasan aset.
Menurut Hasto, PDI Perjuangan menempatkan isu antikorupsi dalam reformasi sistem hukum nasional.
“Maka rekam jejak digital itu menunjukkan bahwa pada 18 Maret 2023 yang lalu, kami mengundang Prof Mahfud untuk hadir di Sekolah Partai di dalam memberikan penjelasan terhadap penataan sistem hukum nasional kita, yang di dalamnya ada sistem demokrasi, ada sistem ekonomi, sistem politik, karena ini saling berkaitan,” kata Hasto yang pada kesempatan itu didampingi Caleg PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Banten 1, Bonnie Triyana.
Hasto menilai sistem politik yang sangat liberal yang menciptakan ekonomi biaya tinggi. Hal itu terbukti secara empiris meningkatkan kencenderungan terjadinya korupsi dan transaksi kepentingan dengan menggunakan kekuasaan.
“Sehingga apa yang disampaikan Pak Ganjar itu merupakan suatu komitmen bersama yang didukung oleh seluruh partai politik, hanya saja itu ditempatkan dalam satu kesatuan konsepsi reformasi penataan sistem hukum nasional yang nanti akan dipimpin oleh Prof Mahfud MD,” jelas Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini menambahkan pasangan Ganjar-Mahfud sangat lengkap. Sebab, di dalamnya terdapat pakar ekonomi, pemerintahan, dan hukum.
“Yang tidak banyak disorot publik, simbol dari Pak Mahfud di dalam debat menggunakan timbangan,” jelas Hasto.
Dia meneruskan, “Timbangan itu bukan hanya keadilan di dalam hukum, tetapi juga keadilan di dalam politik terhadap setiap warga negara, keadilan di dalam menggunakan aset-aset negara untuk kepentingan rakyat, keadilan di dalam bidang ekonomi, termasuk di dalamnya mendapatkan pekerjaan yang layak.” (Gema)
