JAKARTA, Koranmadura.com – Para tokoh dan Organisasi Masyarakat Sipil (NGO = Non Government Organization) mengecam segala bentuk kekerasan yang terjadi di Papua, baik yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun oleh warga sipil.
Pernyataan itu dikeluarkan di Jakarta, Jumat 29 Desember 2023 menyusul aksi kekerasan yang terjadi saat penjemputan dan arak-arakan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas Enembe yang meninggal di Jakarta beberapa hari lalu.
“Kami menyatakan keprihatinan atas situasi di Papua menyusul proses pemakaman Lukas Enembe. Jika dibiarkan, maka situasi saat ini bisa mengarah pada siklus kekerasan dan konflik yang tidak berujung,” demikian pernyataan tokoh dan organisasi masyarakat sipil tersebut.
Lebih lanjut dikatakan, “Kami mengecam segala bentuk kekerasan oleh siapa pun, baik oleh aparat keamanan maupun warga, apalagi telah menimbulkan korban jiwa, luka-luka dan kerusakan fasilitas umum. Kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mencegah situasi memburuk.”
Para tokoh dan organisasi masyarakat sipil juga mendesak aparat keamanan untuk mengedepankan dialog dan menghindari penggunaan kekuatan yang tidak perlu dan eksesif menanggapi situasi saat ini.
Prosesi pemakaman jenazah Lukas Enembe melalui arak-arakan massa adalah sebuah ekspresi penghormatan masyarakat Papua terhadap salah seorang tokoh pemimpin Papua.
“Dinamika Papua saat ini tidak terlepas dari tingginya tingkat ketidakpercayaan berbagai komponen masyarakat di Papua terhadap pemerintah pusat,” bunyi pernyataan itu lebih lanjut.
Ditambahkan, “Telah banyak kritik terkait pengabaian suara masyarakat Papua dalam berbagai proses pemerintahan dan kebijakan pembangunan di sana, termasuk dalam hal pembentukan daerah otonomi baru maupun pembukaan tambang dan bisnis ekstraktif skala besar.”
Menurut para tokoh dan koalisi masyarakat sipil, Pemerintah Indonesia terus mengecewakan masyarakat Papua karena tidak serius menangani pelanggaran HAM berat di tingkat nasional dan juga di Papua secara benar dan adil, sebagaimana yang pernah ada di Intan Jaya, Wasior, hingga Wamena.
Selain itu, masih digunakannya pasal makar untuk memberangus kebebasan, kekerasan aparat keamanan, dan eksekusi di luar hukum turut menambah daftar kekecewaan orang Papua terhadap pemerintah pusat.
Situasi yang tengah terjadi saat ini tidak dapat dilihat sebagai insiden konflik yang hanya meletup sekali, terlepas dari berbagai peristiwa yang telah terjadi di tanah Papua.
“Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk berkomitmen menyelesaikan situasi di Papua saat ini dengan mengedepankan solusi yang bermartabat dan damai bagi masyarakat Papua. Perdamaian di tanah Papua perlu dihadirkan hadir bersamaan dengan keadilan,” demikian bunyi pernyataan itu lebih jauh.
Adapun para tokoh yang ikut menandatangani pernyataan ini adalah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, guru besar emeritus Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Franz Magnis Suseno SJ, aktivis HAM Marzuki Darusman, dan Alissa Wahid (Ketua dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama).
Selain itu ada Ketua Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, dan Mgr. Siprianus Hormat yang mewakili Konferensi Waligereja Indonesia
Sementara organisasi masyarakat sipil yang ikut mendukung seruan ini adalah Amnesty International Indonesia, SKPKC Fransiskan Papua, Greenpeace Indonesia, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), LBH Papua, KontraS Tanah Papua, Satya Bumi, dan Public Virtue Research Institute. (Gema)
