Oleh: Miqdad Husein
Pernyataan Capres pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang disampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa “Ini bukan soal Ganjar. Bukan soal Mahfud, bukan soal kekuasaan. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia, ini tentang masa depan Indonesia,” menegaskan pesan luar biasa.
Bukan soal Ganjar dan Mahfud adalah penegasan bahwa keduanya maju dalam konstestasi sebagai Capres dan Cawapres bukanlah ekspresi kepentingan pribadi. Bukan kepentingan sempit kelompokdan belenggu lainnya.
Komitmen itu menjadi penegasan moral bahwa mereka maju tidak atas dasar ambisi pribadi, yang membuat seseorang terseret syahwat kekuasaan. Bahwa kehadiran mereka dalam konstestasi sepenuhnya merupakan bentuk pengabdian kepada rakyat Indonesia.
Pernyataan Cawapres Mahfud yang dalam berbagai pertemuan praktis tidak pernah meminta memilih dirinya menegaskan bahwa keduanya bersemangat mengabdi. Mahfud dalam berbagai kesempatan selalu mempersilahkan masyarakat menilai apakah dirinya dan Ganjar memang layak mengemban amanah.
Ketika bertemu berbagai kalangan baik Ganjar maupun Mahfud hanya menjelaskan berbagai gagasan jika mereka mendapat kepercayaan rakyat. Gagasan besar tentang bagaimana Indonesia menjadi lebih baik.
Penegasan bukan soal kekuasaan makin memperlihatkan keduanya telah memberi bingkai moral dalam perjalanan konstestasi. Kekuasaan bukan untuk diperebutkan dan dipertahankan. Kekuasaan hanya alat untuk mengabdi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Di sinilah perbedaan besar visi dan misi Ganjar dan Mahfud. Keduanya menempatkan diri bukan di atas kepentingan sekedar meraih kekuasaan. Bukan soal bagaimana berkuasa melainkan pengabdian kepada rakyat.
Ganjar dan Mahfud menyadari jika titik berangkat kepentingan kekuasaan, akan mudah menyeret siapapun tenggelam ke dalam arus dasyat ambius tanpa kendali. Syahwat berkuasa yang telah membelenggu itu akan mendorong siapapun untuk menggunakan berbagai cara hanya demi merebut kekuasaan.
Tidak menjadi soal bagi mereka yang hanya mengejar kekuasaan walau harus membodohi masyarakat dengan berbagai sikap konyol. Tidak menjadi soal menawarkan berbagai program jauh dari rasional. Bagi mereka, yang terpenting berkuasa dengan menggunakan segala cara, termasuk mengacak-acak perundang-undangan.
Titik awal sudah merusak tatanan hukum sehingga bukan hal aneh jika ekspresi politik berikutnya melabrak kesantunan, menghalalkan segala cara, yang lazim dilakukan rezim otoriter Orde Baru.
