JAKARTA, Koranmadura.com – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid meminta para calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) membuat kebijakan nyata terkait penyelesaian masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Dengan begitu rakyat bisa memegang janji para Capres-Cawapres dan para keluarga korban tidak dikecewakan lagi pada setiap kali Pemilu.
Hal itu diungkapkan Usman Hamid dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 13 Desember 2023. Ia mengomentari debat Capres-Cawapres pada Selasa 12 Desember 2023 malam yang antara lain membahas masalah HAM.
Usman Hamid juga menekankan pentingnya dialog sebagai solusi masalah Papua. Apalagi, dialog ini merupakan aspirasi orang asli Papua.
“Sayang belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP, dan pengadilan HAM di Papua. Itu mendesak,” kata Usman Hamid.
Usman Hamid melihat, Capres Prabowo Subianto masih akan menggunakan pendekatan militeristik, anti asing, dan pendekatan ekonomi terkait penyelesaian masalah Papua.
“Justru pandangan seperti ini membuat kekerasan dan konflik di sana tidak pernah berhenti. Kajian terbaru Lemhanas menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam kekerasan dan konflik,” jelas Usman Hamid lagi.
Dia meneruskan, “Para kandidat menyebut kekerasan, intimidasi aparat dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak jelas. Tapi belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat seperti melalui revisi UU Peradilan Militer. Dan penguatan Komnas HAM juga luput.”
Pada bagian lain Usman Hamid menyoroti lembaga Komisi Nasional (Komnas) HAM yang dalam 10 tahun terakhir tidak mendapat dukungan dari pemerintah dan DPR.
Akibatnya, hasil-hasil kerja penyeidikan mereka berakhir tanpa penyelesaian yang benar dan adil.
“Kasus-kasus yang disebut seperti Kanjuruhan, KM50, hingga kematian Harun Al-Rasyid adalah contoh lemahnya Komnas HAM dan dukungan negara,” imbuhnya.
“Pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi dengan mengorbankan warga sipil, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores juga luput. Padahal mereka dapat memaparkan bagaimana upaya memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga,” jelas Usman Hamid lagi.
Mantan Koordinator Kontras itu menambahkan, “Penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih perlu kebijakan yang bukan hanya Presiden tapi juga DPR. Inilah PR besar yang hingga kini belum ditangani baik oleh pemerintahan saat ini dan menjadi tugas besar ke depan.”
Adapun ketiga calon presiden RI, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo menjalani debat perdana di halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, pada Selasa 12 Desember 2023 malam.
Tema debat pertama adalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.
Debat berikutnya akan berlangsung pada 22 Desember 2023, kemudian 7 Januari, dan 21 Januari 2024, serta debat terakhir pada tanggal 4 Februari 2024. (Gema)
