JAKARTA, Koranmadura.com – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap, proses pemakzulan terhadap Presiden Jokowi dipercepat. Bila perlu sebelum Pemilu, Jokowi sudah menyerahkan kekuasaan kepada Wapres Ma’ruf Amin.
“Proses munculnya Gibran Rakabuming Raka dianggap banyak pihak sebagai produk haram konstitusi karena peluangnya dibuka oleh Mahkamah Konstitusi yang pada saat itu dipimpin oleh Anwar Usman yang merupakan pamannya,” kata Fernando dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis 18 Januari 2024.
Menurutnya, banyak pihak menganggap Jokowi akan melakukan segala cara untuk memenangkan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.
“Apalagi dalam berbagai kesempatan, seolah Jokowi ingin menunjukkan dan mempertegas bahwa ia mendukung pasangan Prabowo-Gibran dengan memamerkan pertemuannya dengan Prabowo dan para ketum partai politik pendukung pasangan nomor urut 2 tersebut,” tegasnya.
Dia meneruskan, “Sehingga sangat wajar kalau banyak pihak tidak percaya kalau Jokowi tidak akan melibatkan aparat negara dan ASN untuk kepentingan memenangkan Prabowo-Gibran.”
Dukungan Jokowi kepada Prabowo-Gibran juga diperkuat oleh adanya indikasi pengguaan alat dan aparat negara, termasuk mengerahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan anaknya.
“Begitu pula adanya upaya yang menyesatkan masyarakat atas bantuan dari negara yang diterima seolah bantuan tersebut dari Jokowi,” katanya.
Dia menambahkan, “Begitu juga tentang adanya upaya menyesatkan masyarakat bahwa program bantuan hanya akan tetap ada kalau pasangan capres dan cawapres nomor 2 yang terpilih.”
Melalui pilpres 2024, kata Fernando, masyarakat akan dapat melihat siapa sesungguhnya Jokowi.
“Apakah Jokowi akan bersikap sebagai negarawan yang lebih mementingkan kepentingan negara atau hanya akan bersikap sebagai Ayah yang dengan segala upaya akan memenangkan Gibran, anaknya,” tegas Fernando lagi.
Karena itu, menurut dia, masyarakat sudah tidak percaya akan sikap netral Jokowi. Lagi pula hal itu dianggap sangat tidak mungkin.
“Lebih baik Jokowi mundur saja dari jabatannya sebagai Presiden atau segera melakukan cuti selama masa pilpres dan menyerahkan kepemimpinan pada Ma’ruf Amin,” imbuhnya.
“Saya yakin, kalau Jokowi menyerahkan jabatannya secara permanen atau sementara kepada Ma’ruf Amin akan mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan juga netralitas dari aparat negara,” pungkas Fernando. (Gema)
