JAKARTA, Koranmadura.com – Pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan mengoptimalkan digitalisasi sistem keuangan untuk mencegah praktik korupsi di Tanah Air.
Gagasan ini disampaikan Ganjar Pranowo dalam penyampaian visi misinya di bidang pemberantasan korupsi pada “Penguatan Anti Korupsi (PAKU) Integritas Capres-Cawapres 2024” yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu 17 Januari 2024 malam.
Menurut Ganjar Pranowo, digitalisasi sistem keuangan penghematan sudah pasti akan menciptakan penghematan yang signifikan.
“Kalau tidak salah 100 juta. Itu juga harus jadi komitmen e-budgeting, e-planning untuk transparansi dalam sebuah birokrasi menjadi kewajiban,” ujarnya.
Lebih dari itu, digitalisasi sistem keuangan akan menciptakan transparansi anggaran.
Semua dana harus jelas asal-usulnya dan anggaran harus benar-benar sampai kepada pelaksana juga harus dikontrol oleh pemimpin tertinggi.
“Maka penguatan kelembagaan bisa dilakukan dengan mengembalikan kembali independensi KPK. Jika KPK independen dan menjaga integritas aparatur KPK itu penting, agar tidak bisa diintervensi siapapun,” tegasnya.
Ditambahkan Ganjar, Kejaksaan dan Kepolisian juga bisa mendorong transparansi untuk proses kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang bebas dari intimidasi.
Ganjar juga menyinggung soal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara). Menurutnya instrumen LHKPN ini sebenarnya tidaklah sulit.
Ketika LHKPN macet, kata dia, kuncinya mudah, tinggal undang KPK, pejabat negara langsung disuruh isi formulir, selesai semuanya.
“Dan inilah pola-pola yang kita lakukan ketika melakukan koordinasi, supervisi dan pencegahan yang kita lakukan. Melibatkan pemerintahan, KPK dan seluruh dunia usaha, termasuk dunia pendidikan adalah cara pencegahan yang bagus,” paparnya.
Penguatan LHKPN itu bisa dengan sistem whistleblowing dengan masyarakat, dengan tetap menjamin kerahasiaannya. (Gema)
