KENDAL, Koranmadura.com – Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo kembali mengingatkan semua pihak bahwa bantuan sosial (Bansos) adalah kebijakan nasional dan bukan miliki pihak tertentu.
Karena itu dia meminta semua pihak untuk tidak menjadikan Bansos sebagai komoditas politik pada masa kampanye Pemilu 2024.
Namun begitu, Ganjar mengakui bahwa Bansos selalu mendapatkan ruang yang terbaik pada masa kampanye pemilu.
Saat berkunjung ke PT Sari Tembakau Harum di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu 17 Januari 2024, Ganjar Pranowo mengaku tidak heran banyak orang memperebutkan Bansos saat kontestasi politik.
Ganjar menegaskan, biasanya inkumben akan memanfaatkan seluruh kebijakan dan mengklaimnya sebagai bagian dari kelompoknya. Padahal, Bansos merupakan kebijakan nasional, bukan kebijakan individu.
“Itu sebenarnya hal biasa. Tugas kita adalah menjelaskan kepada rakyat bahwa itu kebijakan nasional. Bukan individu, sehingga proses pencerdasan mesti dilakukan, agar publik bisa tahu,” papar Ganjar.
Sebelumnya, pada akhir Desember 2023 saat bertemu masyarakat di Boyolali, Ganjar meminta semua pihak untuk tidak menjadikan Bansos sebagai komoditas politik karena sudah menjadi program pemerintah.
Dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa Bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu, bukan dari pemerintah.
Padahal Bansos diusulkan pemerintah, dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Hal itu biasanya dilakukan untuk merespon kondisi tertentu dan kebutuhan di masyarakat.
“Kalau sekarang ada usulan Bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respon pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat,” tutur Ganjar kala itu.
Selain mengenai Bansos, saat berkunjung ke Kendal hari ini Ganjar juga menyingung mengenai kelangkaan pupuk.
Ganjar pun menyebut soal kelangkaan pupuk di Jateng yang ditanyakan Capres nomor urut 2 Prabowo saat debat pertama Pilpres 2024.
Menurut capres yang diusung PDI-P, Partai Hanura, PPPP dan Partai Perindo ini, persoalan kelangkaan pupuk terjadi di mana-mana. Bukan hanya di Jateng.
“Ini kan keliru, karena pupuk langka di mana-mana dan rakyat harus diedukasi, bahwa kebutuhan subsidi pupuk memang tidak bisa dipenuhi pemerintah. Mengaku saja,” tukas Ganjar. (Gema)
