JAKARTA, Koranmadura.com – Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud MD Hasto Kristiyanto menyebut data Alutsista bekas digunakan Presiden Soekarno di masa pembebasan Irian Barat yang disampaikan calon presiden (Capres) Prabowo Subianto keliru.
Hal ini disampaikan Hasto menjawab media seusai nonton bareng Debat Capres II, di Sekretariat Pusat Koordinasi Relawan GP-MMD, Jalan Diponegoro Nomor 72, Jakarta Pusat, Minggu 7 Januari 2024 malam.
Pada saat itu Hasto didampingi Koordinator Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI Perjuangan Ahmad Basarah.
“Kami ingin meluruskan pernyataan pak Prabowo. Sepertinya keliru, pada masa Bung Karno menggunakan peralatan bekas. Itu konteksnya berbeda,” kata Hasto Kristiyanto.
Dia meneruskan, “Banyak peralatan baru yang dipakai oleh Bung Karno guna pembebasan Irian Barat. Seperti peralatan dari Yugoslavia. Bahkan dari yang sebagian dipakai untuk pembebasan Aljazair, bangsa-bangsa Islam banyak merdeka karena campur tangan kepemimpinan Bung Karno.”
“Kita mendapat Hercules C130 dari kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Kennedy. Itu juga suatu hal yang baru. Sehingga, Pak Prabowo sebagai Menhan, sayangnya tidak memahami bagaimana postur angkatan perang kita saat itu,” jelas Hasto yang meraih gelar doktor geopolitik dari Universitas Pertahanan.
Di era Bung Karno, kata Hasto, Alutsista Indonesia merupakan kekuatan angkatan perang terkuat di belahan bumi selatan.
“Ini yang Pak Prabowo seharusnya meminta maaf atas ketidakpahaman terhadap konsepsi pertahanan pada masa Bung Karno yang dipakai untuk pembebasan Irian Barat dan membantu negara negara Asia Afrika termasuk Aljazair, kemudian Pakistan yang mencoba melepaskan diri dari imprealisme Inggris,” tegas Hasto.
Pada bagian lain, Hasto menilai, ada kesan Prabowo melempar kesalahan ke DPR, bahkan mengaitkannya dengan partai yang ada di Komisi I DPR terkait pengadaan Alutsista.
“Sebenarnya, kalau kami melakukan pengecekan, Komisi I DPR, bahkan bapak presiden sendiri terkejut ketika Pak Prabowo secara sepihak memutuskan untuk membeli pesawat tempur bekas dari Qatar. Sementara pesawat tersebut pernah ditolak oleh Menhan Prof Yuwono Sudarsono,” papar Hasto.
Dia meneruskan, “Ini menunjukkan penyalahgunaan kewenangan. Tanpa melalui perencanaan yang baik.” (Gema)
