JAKARTA, Koranmadura.com – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, keberpihakan Presiden Jokowi kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memantik sentimen negatif yang semakin memuncak terhadap Jokowi.
Keberpihakan Jokowi kepada Prabowo-Gibran juga semakin mencerminkan ambisi masa jabatan tiga periode Jokowi yang ingin diwujudkannya lewat Prabowo-Gibran.
“Apa yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya membuktikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan cermin Jokowi Tiga Periode yang selama ini ditolak oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kelompok pro demokrasi, para budayawan, cendekiawan, dan juga kekuatan yang berjuang menjaga konstitusi,” kata Hasto Kristiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 25 Januari 2024.
Hasto menanggapi pernyataan Jokowi bahwa presiden dan menteri boleh berpihak dan berkampanye pada Pilpres asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.
Menanggapi itu, Hasto menegaskan bahwa dengan pernyataan tersebut Jokowi tidak hanya melanggar etika politik, tetapi juga pranata kehidupan bernegara yang baik.
“Bayangkan saja, Pak Jokowi ini sudah menjabat presiden dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan,” ujarnya.
“Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode. Publik kini mempersoalkan kembali berbagai rekayasa hukum yang dilakukan di MK untuk meloloskan Gibran,” tegas Hasto lagi
Karena ambisi tiga periode tersebut, imbuh politisi asal Yogyakarta itu, maka kini rakyat paham, mengapa Jokowi begitu bersemangat membuntuti kampanye Pak Ganjar Pranowo, khususnya di Jateng, Jatim, Lampung, dan NTT.
“Sebab Ganjar Pranowo itu Presiden rakyat, dekat dengan wong cilik, memiliki program rakyat miskin yang diterima luas, dan menampilkan model kepemimpinan yang menyatu dengan rakyat, ditambah ketegasan Prof Mahfud MD,” ujar Hasto.
Dia meneruskan, “Itulah yang ditakutkan dari Ganjar-Mahfud, sampai lebih sepertiga pengusaha penyumbang perekonomian nasional pun dikerahkan untuk dukung Paslon 02.”
Lebih jauh Hasto menjelaskan, pernyataan Jokowi yang disampaikan di depan Menhan Prabowo, dan Jajaran TNI juga sangat tidak elok.
“TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral. Namun hal tersebut justru mengungkapkan motif sepertinya ingin melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis,” ujar Hasto.
“Jadi akhirnya terjawab mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dikepung dari seluruh lini, meski kami meyakinan kekuatan rakyat tidak bisa dibendung dan akan menjadi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi,” pungkas Hasto. (Gema)
