JAKARTA, Koranmadura.com – Bila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pilpres 14 Februari 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menguatkan semua lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi di Tahan Air.
Hal tersebut dikatakan Ganjar Pranowo dalam adu gagasan antikorupsi di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu 17 Januari 2024 malam.
“Maka penguatan kelembagaan bisa lembaga bisa dilakukan dengan koordinasi di antara kelembagaan yang ada,” kata Ganjar.
Menurut Ganjar Pranowo, ada tiga langkah yang mereka lakukan untuk mengoptimalkan semua lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi.
Pertama, mengembalikan independensi KPK. Dengan begitu, KPK bisa tegak lurus menjaga marwahnya dalam menangani suatu kasus tanpa adanya intervensi dari siapa pun.
“Ketika KPK independen, maka menjaga independen dan integritas oleh aparatur di KPK itu penting. Tidak bisa diintervensi oleh siapa pun,” tegas Ganjar.
Kedua, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai penegak hukum juga bisa melakukan proses transparansi kepada masyarakat saat menangani proses hukum terhadap sebuah kasus.
“Kejaksaan, Kepolisian juga bisa mendorong transparansi proses-proses untuk masyarakat, untuk penegakan hukum bebas dari intimidasi,” urai Ganjar.
Ketiga, perlu adanya langkah untuk penguatan instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Hal tersebut, lanjut Ganjar Pranowo, pernah dilakukan saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah lalu.
“Kami di ruangan ini pernah bersama-sama DPRD mendapatkan penghargaan, ketika macet ternyata gampang kuncinya. Undang untuk ngisi dan selesai semuanya,” ucapnya.
“Penguatan LHKPN itu didorong dengan sistem Whistleblowing dari masyarakat yanh dijamin kerahasiaannya, tentu dengan anomim dan betul-betul terjadi,” jelas Ganjar.
Maka dari itulah, Ganjar menyatakan pola-pola tersebut yang akan dijalankannya bersama Mahfud MD bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nanti.
“Inilah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, pencegahan kita lakukan, melibatkan pemerintahan dan KPK, dunia usaha dan dunia pendidikan adalah cara yang bagus,” pungkas Ganjar. (Gema)
