Jakarta, Koranmadura.com – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana merespon usulan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud soal penghentian pembagian bantuan sosial (bansos) selama Pemilu 2024. Ia menegaskan bahwa program bansos akan terus berlanjut selama Pemilu 2024.
Menurut Ari, bansos merupakan program afirmasi dari Pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPR.
“Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu,” kata Ari melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis, 4 Januari 2024.
Ari menjelaskan bahwa bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
Selain menyalurkan bansos, Pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur permukiman.
“Dengan strategi ini, diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024,” tutur Ari.
Dia pun memastikan target sasaran bansos sudah jelas, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang bersumber dari data-data sesuai nama dan alamat.
“Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi, perbaikan penyasaran program untuk menekan exclusion error, untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran,” jelasnya.
Penyaluran bansos juga melibatkan berbagai level pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah dan pemerintah desa.
“Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, Pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan,” ujar Ari Dwipayana.
Sebelumnya, Minggu (31/12), TPN Ganjar-Mahfud sempat mendapat kritik Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming karena mengusulkan penundaan pembagian bansos selama Pemilu 2024.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie, mengatakan usulan itu berdampak besar kepada masyarakat miskin.
“Kasihan kalau menunda. Mungkin teman-teman yang ngomong itu tidak merasakan membutuhkan bansos dan menggantungkan hidupnya untuk bansos. Tetapi, kalau yang menggantungkan dan ditunda, berasa banget efeknya. Janganlah, kasihan masyarakat,” kata Grace.
Namun demikian, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah telah mengusulkan penghentian pembagian bansos sampai Pilpres 2024 selesai.
“Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos,” kata Todung di Jakarta, Rabu (3/1).
Dia menegaskan TPN Ganjar-Mahfud sangat setuju bahwa bansos harus diteruskan karena rakyat membutuhkannya.
Sementara itu, dia tak menampik bahwa ada peluang program bansos dipolitisasi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.
Padahal, bansos merupakan program yang dananya berasal dari uang masyarakat dan penyalurannya disetujui Pemerintah dan DPR RI.
“Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini,” kata Todung.
Pemerintah dan KPU RI telah berkomitmen untuk memastikan bahwa program bansos tidak dipolitisasi dalam Pemilu 2024.
Pemerintah akan memperkuat pengawasan penyaluran bansos, sedangkan KPU RI akan membuat regulasi yang mengatur penyaluran bansos selama masa kampanye. (Icel)
