KORANMADURA.COM – Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah, meminta supaya penyaluran bantuan sosial (bansos) pada kuartal I atau tiga bulan pertama (Januari – Maret), disalurkan di minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024. Hal ini untuk memastikan penyaluran bansos tidak dicurigai sebagai kendaraan politik jelang Pilpres.
Said mengatakan, selama hampir enam bulan terakhir, diskursus publik menyoal bansos menyeruak dan hangat diperbincangkan. Salah satu faktornya karena Presiden cukup intens menyalurkannya di saat salah satu puteranya merupakan salah satu kontestan Pilpres.
“Bahkan sebagian besar mengingatkan agar Bapak Presiden tidak terlibat konflik kepentingan lebih dalam dalam pilpres 2024 dengan memanfaatkan bansos,” ujar Said, Selasa, 30 Januari 2024.
Pria yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa bansos adalah cara negara menanggulangi kemiskinan ekstrem. Menurutnya, bansos akan efektif menolong rumah tangga miskin, secara tepat waktu dan sasaran.
“Saya khawatir jika kebijakan bansos lebih kental aspek politiknya ketimbang teknokrasi-nya, program bansos menjadi tidak tepat sasaran. Sehingga target menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 tidak tercapai karena penyaluran bansos lebih kental muara politiknya, dan itu dipelopori langsung oleh Bapak Presiden,” papar dia.
Kekhawatiran Said bukan tanpa alasan. Salah satu yang mendasarinya adalah Menteri Sosial yang seharusnya menjadi ujung tombak penyaluran bansos karena datanya 18,8 juta penerima bansos ada di Kemensos tidak dilibatkan, malah ini diambil alih oleh badan badan lain yang tidak memiliki tupoksi atas hal itu.
Padahal, sambungnya, selama bertahun tahun, hampir 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) dikelola langsung oleh Kemensos, bukan kementerian lain, apalagi Kemenko PMK yang perannya lebih dari sisi kebijakan.
“Kalau kemudian lembaga-lembaga selain Kemensos itu menyebarkan bansos, apa dasar datanya? Sehingga publik patut curiga hal ini jadi alat politik, bukan alat menanggulangi kebijakan kemiskinan,” kata dia.
Agar bansos yang dibayarkan dari pajak rakyat betul-betul bisa berdampak maksimal terhadap penghapusan kemiskinan ekstrim, dan tidak dicurigai sebagai kendaraan politik jelang pilpres, dia meminta sebaiknya penyaluran bansos pada tiga bulan pertama disalurkan di minggu ketiga Februari atau awal Maret 2024.
“Jika disalurkan sebelum pemilu, akan jelas sekali motif politiknya, menggunakan program APBN untuk pemenangan pilpres. Sungguh memprihatinkan bila Bapak Presiden makin memberikan contoh tidak baik, tindakan konflik kepentingan yang dipertontonkan secara vulgar dengan memanfaatkan kepentingan wong cilik,” urai dia, lebih lanjut.
Selebihnya, dia juga menegaskan bahwa dirinya mendukung penebalan anggaran bansos untuk satu tahun sekaligus, dan diberikan setiap tiga bulan. Namun alokasi waktunya harus tepat, jangan dikaitkan dengan momentum kegiatan politik.
“Karena kalau itu terjadi, sangat tidak elok memanfaatkan program untuk rakyat kecil demi mengais dukungan politik. Di sisi lain, praktik seperti ini juga tidak membuat budaya demokrasi kita menjadi lebih baik, dengan menyandera rakyat kecil dalam memilih dengan alat bansos,” tambahnya. (Red)
