JAKARTA, Koranmadura.com – DPP PDI Perjuangan memastikan, seluruh program Bantuan Sosial (Bansos) pada 2024 akan tetap berjalan sesuai dengan program dan anggaran yang sudah ditetapkan pada 2023.
Apalagi program Bansos ini adalah program negara dan menggunakan anggaran negara, serta bukan milik calon presiden (Capres) tertentu.
Hal itu ditegaskan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers awal tahun di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Selasa 2 Januari 2024.
Menurut Hasto, keberlanjutan berbagai Bansos itu sesuai dengan tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang ketiga bertema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara, Partai justru ingin mendorong adanya perlindungan terhadap kaum papa.
“PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem,” kata Hasto.
Menurut Hasto, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin.
Karena itu, lanjut Hasto, PDI Perjuangan mendukung penuh Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.
“Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik,” tegas Hasto.
Hasto juga menyampaikan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebenarnya memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin.
Paslon nomor urut 3 di Pilpres 2024 itu sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.
“Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya, maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya,” jelas Hasto.
Sementara itu Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI Perjuangan Aria Bima menambahkan, partainya tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.
PDI Perjuangan merupakan partai pengusung pemerintahan Jokowi dari 2014-2019. Karena itu pihaknya berkewajiban pula melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.
“Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan dengan ada Kartu Pintar, Kartu Sejahtera, Kartu Prakerja disiapkan oleh tim 11 oleh Pak Jokowi,” katanya.
Dia meneruskan, “Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial.”
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menyampaikan program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen.
Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.
Aria Bima juga mengkritisi pernyataan Menteri Perdagangan sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut Bansos itu berasal dari Jokowi.
“Itu adalah politisasi Bansos yang tidak perlu, yang digunakan pemberitaan untuk rakyat hanya untuk mendapatkan politik elektoral. Itu sesuatu yang tidak manusiawi,” kata politisi asal Solo itu.
Dia menambahkan, “Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp15 ribu dan cabai mencapai Rp175 ribu.” (Gema)
